Tunggu Regulasi Pemerintah, PT PP Tertarik Bangun Ibu Kota Baru
Merdeka.com - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP mengaku tertarik untuk ambil bagian dalam pembangunan ibu kota baru. Namun begitu, perseroan masih menahan diri untuk bertindak lebih jauh sebelum pemerintah mengeluarkan aturan resmi terkait inisiasi tersebut.
Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk Lukman Hidayat mengatakan, pihaknya masih ingin tahu lebih persis format ibu kota baru, seperti titik lokasi pastinya. Sebab, dia tak mau ide tersebut hanya sekedar omongan belaka saja.
"Presiden belum pernah menyampaikan secara resmi (lokasi ibu kota baru), hanya di Kalimantan. Titiknya di mana kan kita belum tahu," ujar dia di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (20/8).
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
-
Kenapa PKL direlokasi? Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmennya dalam mendukung misi Pemerintah Kota Bandung untuk dapat memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan menghadirkan lokasi berjualan yang layak dan aman bagi para PKL sekaligus tempat makan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat sekitar.
-
Dimana PKL itu direlokasi? PKL itu sebelumnya berdagang di trotoar rumah sakit.
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Kenapa Banten Girang diduga sebagai ibu kota? Dilansir dari Indonesia.go.id, dari temuan sumber-sumber Portugis, Banten Girang sebenarnya merupakan ibu kota kerajaan tua.
-
Bagaimana BP Batam siapkan relokasi? “Bila masyarakat bersedia kita relokasi, kami sudah siapkan kavling seluas 200 meter persegi dengan rumah tipe 45 sebanyak 3.000 unit, kemudian kami sediakan juga Fasum dan Fasos, serta area kantor pemerintahan,“ ujar Muhammad Rudi.
Hal lain yang jadi sorotan pihaknya yakni terkait jadwal atau timeline soal rencana pemindahan ibu kota. Kemudian, dia juga ingin mengetahui kesiapan anggaran pemerintah dalam proyek ini seperti apa
"Kita ingin tahu formatnya, sehingga kita bisa tahu apakah kita harus mulai tertarik mengembangkan kawasan di sana. Mudah-mudahan September atau Oktober ini dalam finalisasi anggaran pemerintah itu sudah confirm," ungkapnya.
Sejauh ini, PT PP memang telah menjalin obrolan dengan pemerintah terkait rencana tersebut. "Kalau secara diskusi sudah pernah. Tapi kalau secara rapat formal belum," ucapnya.
Oleh karenanya, Lukman menekankan, PT PP masih menanti kejelasan lebih lanjut perihal pemindahan ibu kota ini melalui sebuah regulasi yang dikeluarkan pemerintah. "Kita tunggu dulu pemerintah. Enggak usah nunggu groundbreaking, (setidaknya) ada informasi kepastian Perpres keluar," tegas Lukman.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dasco menjelaskan, Prabowo tengah mengkaji Keppres itu dan pada saat yang tepat bakal diumumkan.
Baca SelengkapnyaPratikno menjelaskan, banyak variabel untuk menetapkan IKN sebagai ibu kota melalui Keppres.
Baca SelengkapnyaDasco menerangkan, saat ini Prabowo masih sibuk mengkaji Keppres terkait penyusunan kementerian.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.
Baca SelengkapnyaMensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo belum menerbitkan Perpres pemindahan IKN.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan pindah berkantor di IKN Nusantara pada September 2024 nanti.
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, prioritas utama adalah pembangunan gedung-gedung pemerintahan, mulai dari Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta kantor yudikatif.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, untuk pindah ke IKN diperlukan kesiapan seperti rumah sakit, pendidikan, hingga logistik.
Baca SelengkapnyaPembangunan IKN ini, kata Hashim, akan dilanjutkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai.
Baca SelengkapnyaEks Danjen Kopassus ini juga menyinggung perihal investor di IKN. Prabowo pun mengaku adalah salah satu investor di IKN.
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan bahwa PKB sampai saat ini masih teguh pendirian untuk melaksanakan undang-undang IKN.
Baca SelengkapnyaPKS ingin agar IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif
Baca Selengkapnya