Wujudkan Indonesia Maju, Menteri Sri Mulyani Ajak Masyarakat Sadar Pajak

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menekankan pentingnya kesadaran para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kepatuhan pajak harus didasarkan pada kepedulian wajib pajak (WP) terhadap negara dan perekonomian.

"Terus membangun kepedulian terhadap negara Republik Indonesia dan itu terwujud dalam kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya," ujar dia, di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/11).

Dengan demikian, tindakan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tidak dibangun di atas rasa takut terhadap hukuman yang bakal diperoleh jika lalai.

"Ini adalah motivasi yang sangat berbeda. Bukan takut pada dirjen pajak, sama hukuman tapi patuh karena peduli," ungkapnya.

Mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan, dalam rezim voluntary compliance, para WP diberikan kesempatan untuk secara sadar dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya.

"Kita mengandalkan kepada wajib pajak sendiri yang memenuhi kewajibannya berdasarkan self assessment mereka," kata Menteri Sri Mulyani.

Selain itu, kerjasama serta rasa saling percaya antara WP dan institusi pengumpul pajak pun harus terus ditingkatkan. Sebab berdampak positif bagi suatu negara, termasuk bagi perekonomian.

"Maka negara itu akan memiliki kualitas society yang baik dan akan memberikan efisiensi di dalam ekonomi dan produktivitas," tandasnya.

Per Oktober 2019, Penerimaan Pajak Baru Capai Rp1.000 Triliun

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal mengatakan, penerimaan pajak hingga Oktober 2019 baru mencapai Rp1.000 triliun. Angka tersebut masih jauh dari target APBN tahun ini sebesar Rp1.577,56 triliun.

"Rp1000 triliun sampai Oktober tanggal berapa gitu. Kan 31 masih kemarin, hari ini belum kita rekap. Kan masih ada penerimaan PPN yang cukup besar," ujar Yon di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (1/11).

Yon berharap penerimaan pajak mampu capai target hingga akhir tahun. Mengingat masih ada PPN perusahaan yang masih akan disetorkan hingga akhir tahun.

"Sampai akhir tahun masih banyak yang kita, yang paling banyak pasti dari bendahara dong. Pencairan bendahara pemerintah, baik itu dari APBN/APBD. Project itu kan biasanya pencairannya signifikan di bulan November dan Desember," jelasnya.

Selain PPN, Direktorat Jenderal Pajak juga mengharapkan penerimaan dari sektor pajak perusahaan/badan yang masih kurang bayar dari Januari hingga Oktober. "Karena itu banyak yang kurang bayar selama Januari-November, nanti itu diakumulasi," jelasnya.