Wujudkan swasembada garam 2017, dua gudang garam siap digunakan

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kementerian koordinator bidang Kemaritiman meninjau pembangunan gudang garam nasional di Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat. Peninjauan dilakukan untuk melihat sejauh mana kesiapan daerah mewujudkan cita cita Indonesia mencapai swasembada garam pada tahun 2017 ini.

Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral, Energi dan Non Konvensional Kemenko bidang Kemaritiman, Amalyos mengatakan, peninjauan gudang garam nasional tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk mencapai program swasembada garam nasional. Sebab, gudang garam merupakan salah satu infrastruktur penting dalam mendukung mewujudkan program swasembada garam pemerintah.

"Kunjungan kami ke Cirebon dan Indramayu dalam rangka memonitor peninjauan garam terkait realisasi pembangunan gudang garam nasional yang sudah dilaksanakan teman-teman Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di beberapa lokasi. Hal ini dalam rangka merealisasikan swasembada garam," kata Amalyos melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/2).

Orang lain juga bertanya?

Amalyos menjelaskan, pembangunan gudang garam pada dua daerah tersebut sudah rampung secara keseluruhan. Diperkirakan kedua gudang garam tersebut, siap digunakan untuk menampung ribuan ton garam produksi.

"Kami memang mendapat tugas mengkoordinasikan bagaimana pelaksanaan tata kelola garam nasional ini. Kami sangat senang kemarin bahwa kami sudah melapor ke Pak Menko (Luhut Panjaitan). Beliau begitu antusias dalam progres terkait upaya pencapaian swasembada garam ini," ujar Amalyos.

Dalam kesempatan tersebut, Amalyos mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku pelaksana teknis. Koordinasi tersebut juga akan membahas mengenai payung hukum untuk strategi swasembada garam.

"Kita buat draft dan kita dorong payung hukum meskipun belum ada payung hukum. Sekarang implementasi di lapangan sudah berjalan dengan baik. Artinya pelaksanaan sudah dilakukan lebih dahulu sebelum payung hukum diregulasikan. Selanjutnya akan kita bahas lagi di rapat koordinasi mendatang," ucap Amalyos.

(mdk/idr)