Aturan Baru soal Fasilitas Rawat Inap KRIS, Dirut BPJS Kesehatan: Iuran akan Dibedakan Antara Kaya dan Miskin

"Itu memerlukan evaluasi, baru berbasis evaluasi nanti ditentukan manfaat paket layanan, tarif dan iurannya," ucap Ghufron kepada Merdeka.com, Jumat (17/5).

Ghufron menuturkan untuk saat ini iuran peserta masih menggunakan skema yang lama. Misalnya untuk ASN, TNI/Polri, pegawai swasta iuran masih dalam bentuk persentase upah dikenakan sebesar 5 persen dari gaji perbulan, yakni 4 persen dibayar pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

"PNS atau ASN, TNI POLRI, Pegawai swasta iuran dalam bentuk persentase upah atau gaji sudah sama ya, kalau iuran nominal sama antara yang kaya dan miskin lalu nilai gotong royongnya di mana?," tegas Ghufron.

Dia melanjutkan pihaknya akan melakukan evaluasi agar dapat ditetapkan paket manfaat para peserta BPJS Kesehatan.

"Akan dievaluasi baru ke depan ditetapkan paket manfaat, tarif dan iurannya," imbuh dia.

Sebagai informasi, merujuk pada Perpres Nomor 59 Tahun 2024 seluruh peserta BPJS Kesehatan akan mendapatkan layanan dan fasilitas kamar yang sama dengan berlakunya Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Dalam Pasal 103B tertulis penerapan KRIS secara menyeluruh pada rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan diterapkan paling lambat 30 Juni 2025 mendatang.

Dalam jangka waktu tersebut Rumah Sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS sesuai dengan kemampuan rumah sakit.