6 Sikap Jokowi-Ahok mirip Soekarno tolak dominasi asing

Merdeka.com - Dalam beberapa kasus, duet Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jokowi-Ahok kerap menyampaikan pernyataan yang tegas menolak bantuan asing. Yang terbaru, Jokowi menolak bantuan Dubes Amerika Serikat untuk proyek kampung deret. Berani dan tegas terhadap asing ini mirip dengan langkah Presiden pertama Indonesia Soekarno. Bung Karno, sapaan akrab Soekarno, pernah menolak bantuan dari Amerika Serikat.

"Go to the hell with your aid (pergilah ke neraka dengan bantuanmu)," ujar Bung Karno yang kesal dengan pemerintah Amerika.

Kala itu, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi karena pemerintah terlalu terfokus dalam ranah politik dan kurang memperhatikan masalah ekonomi dalam negeri. Melihat hal itu, pemerintah Amerika Serikat mencoba menawarkan bantuan agar Indonesia dapat mengatasi krisis tersebut. Bung Karno dengan tegas menolak.

Direktur Utama LIMA, Ray Rangkuti menilai, sosok Joko Widodo sebagai pemimpin DKI Jakarta menunjukkan kepeloporannya dalam menegakkan kemandirian bangsa dan melawan dominasi asing dalam perekonomian nasional.

"Jokowi pernah menyatakan tegas terhadap proyek utang sebesar 1,2 Miliar untuk proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), bahkan Jokowi juga menolak untuk mengeluarkan obligasi. Ini patut diapresiasikan," katanya dalam acara diskusi bertajuk "Jokowi Melawan Asing, Saatnya menegakkan kemandirian bangsa" di daerah Tebet, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Menurut Ray, keadaan seperti ini menjadi pionir di tengah para kepala daerah, menteri dan presiden yang justru dilanda kecanduan utang sehingga menumpuknya hutang negara sampai Rp 2.000 triliun dan memperbesar intervensi asing dalam perekonomian nasional.

Ray berujar, ini adalah kali pertama setelah Rezim Orde Baru, ada pemerintah daerah, dalam hal ini DKI Jakarta, yang menyatakan tidak akan ada bantuan asing yang mendikte.

"Sudah lama kita tidak mendengar hal seperti yang dicita-citakan Founding Father kita yang tidak akan bergantung pada asing. Lebih dari 40 tahun sejak Soekarno menyatakan Indonesia harus merdeka sepenuh-penuhnya pada tangan dan kaki rakyatnya. Bukan pada asing," paparnya. Berikut ini, 6 sikap Jokowi tegas terhadap asing seperti dirangkum merdeka.com:

Pulang kampung aja!

Pemprov DKI Jakarta tetap ogah menerima pinjaman dari Bank Dunia untuk program penanganan banjir melalui program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) jika klausul yang diberikan menyulitkan. Salah satunya adalah jangka waktu pinjaman terlalu lama yaitu 5 tahun."Gak tau mau ketemu saya saja. Tetap saja, kalau enggak mau 2 tahun, pulang kampung saja kan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jakarta, Selasa (4/6).Mantan bupati Belitung Timur ini mengakui jika pihak Bank Dunia telah beberapa kali bertemu dengannya. Termasuk juga Kementerian Pekerjaan Umum yang tetap ngotot agar Pemprov DKI mau menerima pinjaman untuk program JEDI tersebut. "Udah beberapa kali ketemu," terangnya.Selain itu, Ahok menyatakan jika pihaknya telah melayangkan pembatalan pinjaman JEDI ke Kementerian PU. Ahok juga menampik jika surat yang telah dia layangkan tidak ada respons."Bukan. Justru mungkin Menteri PU, suruh dia (World Bank) datang ketemu kita," jelas Ahok.Akan tetapi, tampaknya dari Bank Dunia ataupun pihak Kementerian PU tetap berusaha melobi agar Pemprov DKI menerima pinjaman dari Bank Dunia. "Mungkin. Aku sih tetap aja 2 tahun," tandasnya.

Nasionalisasi Palyja: Kalau sudah prinsip tak main main

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Menteri Perdagangan Prancis, Selasa (4/6) siang. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan akan mengambil alih perusahaan penyulingan air bersih PT Palyja."Tadi sudah saya sampaikan dan Palyja mau kita ambil," ujar Jokowi di Balai kota Jakarta, Selasa (4/6).Politikus PDIP ini mengatakan pengambilalihan tersebut lantaran selama ini Palyja lebih mementingkan sisi keuntungan ketimbang melayani masyarakat terkait pengelolaan air bersih."Supaya DKI bisa lebih leluasa mengelola air, betul-betul untuk rakyat. Untuk masyarakat. Bukan orientasi pada keuntungan," ucapnya.Jokowi juga menegaskan, pihaknya akan melakukan negosiasi dengan pihak Palyja membahas pengambilalihan ini. Namun, apabila tidak ada jalan keluar, tentunya Jokowi memiliki siasat lain."Kalau sudah menyangkut prinsip, saya tidak akan main-main," tuturnya.Adapun besaran anggaran untuk membeli sebagian saham tersebut tidak dipersoalkan. Sebab, saat ini ia sedang melakukan proses negosiasi."Kalau kira-kira kita mampu ngapain?. Enggak ada penalti-penalti. Ini masalah negosiasi kok gimana," terangnya.Jokowi mengaku pihak Mendag Perancis hanya senyum-senyum saat dirinya mengatakan akan membeli Palyja. "Senyum-senyum, enggak tahu senyum kaget atau apa enggak ngerti. Tapi senyum-senyum," ucapnya sembari tertawa.

Tolak bantuan Dubes AS

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mendatangi warga Kampung Muara Bahari RT 05/07, RW 07, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jokowi datang bersama Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Marciel.Tidak biasa Jokowi blusukan ditemani oleh Scot. Ternyata, Dubes AS itu menemani Jokowi sambil menawarkan bantuan."Kita sudah ditawarkan bantuan oleh pihak Kedubes, tapi saat ini kita belum butuh apapun, masih kita tangani melalui anggaran yang ada," ujar Jokowi, Rabu (5/6).Di Kampung Muara, Jokowi sedang sosialisasi program kampung deret. Mantan wali kota Solo itu berjanji akan memperbaiki seluruh permukiman di Kampung Bahari, RW 7."Nanti akan diperbaiki kampung bapak ibu seperti ini, juga akan diperbaiki selokan-selokannya. Saya harap bapak ibu dapat bergotong royong untuk ikut membangun," ujar Jokowi.

Asuransi jangan dikuasai asing

Pangsa pasar asuransi di Indonesia sangat menggiurkan. Sejumlah perusahaan asing yang bergerak di bidang asuransi berlomba-lomba untuk menjual produk yang dimilikinya."Ini Jakarta potensi asuransinya sangat besar. Jangan dikuasai asing. Saya juga tidak nasionalis sempit. Buat apa asuransi dipegang asing?," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok)  di aula kantor PB IDI Jakarta, Rabu (6/3).Pemprov DKI Jakarta akan berupaya untuk mensukseskan undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan dilaksanakan pada tahun 2014 per 1 Januari mendatang.UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN bakal menggantikan program-program jaminan sosial yang ada sebelumnya seperti Askes, Jamsostek, Taspen, dan Asabri."Kita punya in health, kita punya askes. Mari kita kerja sama SJSN diwujudkan agar dokter-dokter kita bayar dengan mahal tapi di VIP kelas 2 dan kelas 1," jelas Ahok.Menurut Ahok, program KJS di Jakarta harus berhasil. Pasalnya Jakarta sebagai pondasi dasar sebagai acuan diterapkannya SJSN pada 2014 mendatang."Makanya di Jakarta kita uji coba ini. Karena di sini alat paling lengkap dan paling bagus dokternya. Kalau Jakarta bisa beres, daerah lain bisa beres," ujarnya.

Suez Environment keruk keuntungan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyatakan bahwa kontrak lama yang telah dibuat antara Pemprov DKI melalui PAM Jaya dengan PT Palyja tentang penyediaan air baku di Jakarta dinilai tidak adil. Menurutnya, persentase keuntungan yang diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta terbilang amat kecil nilainya."Salah satu mereka tidak disebutkan terpasang sampai tahun berapa, berapa persen rakyat dapat air," ujar Ahok di Kantor Balai Kota, Jakarta, Rabu (6/3).Selanjutnya menurut Ahok, dalam kontrak lama tersebut, keuntungan yang didapat oleh Suez Environment, selaku investor dan pemilik saham terbesar PT Palyja persentasenya amat besar. Justru Ahok terlihat heran jika Pemprov DKI sendiri harus menutupi kekurangan jika keuntungan investor tidak mencapai target sesuai kontrak lama."Itu sampai 22 atau 26 persen. Itu tinggi banget. Yang normal kan paling 15 atau 14 persen udah bagus kan. Jadi dia mau paksa dia harus untung sekian," ungkap Ahok."Mana ada sih orang mau investasi sama kita, kerjasama terus kasih dia untung sekian. Kalau dia enggak untung sekian, kita yang harus tutupi kan lucu. Itu merugikan kita," sambungnya.Ketika ditanya apakah kontraknya akan diubah, Ahok pun menganggukkan kepala tanda mengiyakan."Kita mau ubah yang menguntungkan lah. Yang wajarlah," jawabnya.

Mau pinjam kok rumit

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membuat pernyataan yang sangat berani dan tegas terkait pendanaan Jakarta Emergency Dredging Initiave (JEDI). Dia menyatakan tidak akan mengajukan permohonan peminjaman dana kepada Bank Dunia.Pernyataan tegas ini muncul dari mulut Jokowi lantaran kesal dengan rumitnya persyaratan yang ditetapkan Bank Dunia. Dia pun memilih menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI daripada harus repot mengurus persyaratan bantuan tersebut."Saya enggak mau diatur-atur terlalu banyak kayak gitu, mau pinjem saja kok rumit begitu," ujar Jokowi usai menyerahkan laporan keuangan di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (28/3).Jokowi pun menyatakan tidak mau dipusingkan oleh keinginan Bank Dunia di balik pinjaman dana sebesar Rp 1,2 triliun itu. Dia merasa dana APBD DKI Jakarta sangat mencukupi bahkan melebihi kebutuhan untuk program JEDI itu."Kalau emang masih rumit, kita bisa pakai APBD," tegas dia. (mdk/tts)