Politik

Dia menilai Megawati harus mundur dari ketua umum sebagai bentuk pertanggungjawaban

Saat ditanya intimidasi apa yang diterima oleh saksi-saksi tersebut, Ronny tak menjawab secara detail.

Pramono bilang, tidak akan membawa aparatur sipil negara (ASN) dari luar DKI Jakarta ke Balai Kota.

Dedi Mulyadi mengapresiasi semua pasangan calon yang menerima hasil dan memberikan dukungan kepadanya.

Penetapan tersangka terhadap Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini terkait kasus Harun Masiku.

Penahanan Hasto bertujuan untuk mengganggu proses konsolidasi partai.

Tim Transisi ini akan diisi oleh sejumlah orang yang sudah dipilih untuk membantu dirinya bersama Bang Doel.

Pramono berjanji akan fokus pada janjinya saat menjalani kampanye usai nanti dilantik sebagai pemimpin di Jakarta.

Temuan dugaan kecurangan itu disampaikan kubu Andika-Hendi dalam sidang sengketa Pilkada Jateng 2024.

Kun berharap agar terhadap Pramono Anung-Rano Karno bisa mengatasi permasalahan di Jakarta.

Ketua Tim Penasihat Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis menilai yang diserang dari kasus Hasto adalah Megawati dan PDIP.

PDIP mengingatkan Effendi Simbolon tidak menjadi corong Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Effendi Simbolon mengkritik partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut yang menyerang Jokowi.

Mundurnya Mega, Effendi menilai sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Dia melihat Jokowi menunjukkan itikad baik selama ini dan tidak seperti yang dicurigai Hasto.

Pihaknya masih melakukan aktivitas seperti biasa dan berkantor di PDIP di Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Pada penggeledahan di Bekasi, barang yang disita adalah 1 USB dan 1 buku catatan milik Kusnadi.

Kubu Ruhama menuding ada dugaan pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh paslon nomor urut 01 Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan.

RK mengucapkan terima kasih atas undangan penetapan pasangan calon terpilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 dari

Kubu Hengki juga mendalilkan adanya pelanggaran berupa politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).