Politik

Sufmi Dasco dan pimpinan Komisi I DPR RI menggelar diskusi dengan Koalisi Masyarakat Sipil membahas Revisi UU TNI.

Dia juga mendesak kepala daerah dan DPRD seluruh Indonesia berokoordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN.

Dasco mengungkapkan isi dari tiga pasal yang diubah dalam draf RUU TNI.

Sufmi Dasco Ahmad membantah isu revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) akan membangkitkan kembali dwi fungsi ABRI layaknya Orde Baru.

Dia mengajak para mahasiswa merawat Pancasila untuk menjaga jiwa nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara.

Rapat tertutup dari panitia kerja (panja) yang membahas revisi UU TNI diinterupsi kelompok masyarakat sipil.

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menegaskan, revisi ini dikaji secara mendalam melalui Panitia Kerja (Panja).

Menurut Bahlil, para ulama, santri dan kelompok sektoral lainnya memiliki kontribusi penting terhadap keberadaan Partai Golkar.

PSI menilai serangan yang terus dilontarkan PDIP terhadap Jokowi sebagai bentuk provokasi dan penyebaran fitnah.

Dalam kunjungan tersebut, Bahlil turut berziarah ke makam pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy’ari, serta makam Gus Dur.

Polri diharuskan tidak ragu menangkap perusahaan-perusahaan yang memang berbuat curang.

Adies mengatakan, pembahasan perubahan beleid itu butuh waktu. Bahkan, hingga dua masa sidang.

Adies mengatakan, Partai Golkar hingga saat ini belum mengetahui secara detail kasus yang menjerat Ridwan Kamil.

TB Hasanuddin pun menegaskan bahwa Teddy Indra Wijaya harus mundur dari jabatan Seskab.

"Saya kira MK juga akan menghormati kedaulatan parpol sebagai cerminan dari organisasi sipil yang merupakan pilar demokrasi," ujar Said Abdullah.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Mulyadi menyindir kegaduhan yang dilakukan mantan Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Utje menduga, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan mengadopsi konsep dari Partai Super Tbk itu.

Awalnya Kongres VI PDIP rencananya akan dijadwalkan pada April 2025.

Golkar menyerahkan sepenuhnya proses hukum tersebut kepada lembaga antirasuah.

Hal ini disampaikan usai menggelar rapat bersama dengan Komisi II DPR RI dan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.