Politik
Berita Utama
-
berita update Ngamuk Kader PDIP Ditarget, Ini Deretan Pernyataan Keras Megawati ke KPK Sebelum Hasto jadi Tersangka
-
berita update Dengar Kabar Hasto Kristiyanto jadi Tersangka, PDIP Tegaskan Tak Menyerah dan Makin Keras Melawan
-
berita update PSI Soal PPN 12 Persen: Lihat Jejak Digital, PDIP Jadi Pengusul dan Terlibat Panja UU HPP
-
berita update Minta Prabowo Batalkan Rencana Kenaikan PPN, Rieke: Amanat Pasal 7 harus Dipahami Utuh
-
berita update Begini Asal Usul Kenaikan PPN 12%, Diusulkan Jokowi Lewat RUU HPP saat Masih jadi Kader PDIP
Berita Terbaru
-
berita paham 8 Olahraga yang Dilakukan Selama 30 Menit untuk Hilangkan Perut Buncit dan Cegahnya Kembali Lagi
-
berita update Hasto Jadi Tersangka Korupsi, Uskup Agung Jakarta Soroti Budaya Feodal hingga Alat Menjegal
-
berita update Tekad Ezra Walian Comeback ke Timnas Indonesia: Saya Akan Menunjukkan dengan Kaki, Tidak Kata-kata
Berita Populer
-
Singkat dan Padat Sambil Tersenyum, Ini Komentar Jokowi Usai Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka
-
Cak Imin Kaget Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka KPK: Semoga Sabar
-
Elite PDIP Ungkap Kondisi dan Posisi Hasto Kristiyanto Usai Jadi Tersangka KPK
-
Siapkan Tim Hukum, PDIP yakin Hasto Kristiyanto Kooperatif Usai Ditetapkan Tersangka di KPK
-
VIDEO: Alasan KPK Baru Jadikan Hasto PDIP Tersangka Kasus Harun Masiku, Kapan Ditahan?
Berita Utama Lainnya
Sekjen Projo Handoko mengatakan organisasinya siap berubah menjadi partai bila diperintah oleh Jokowi.
Menurut Khoirudin, tidak ada istilah oposisi atau koalisi dalam membangun Jakarta lima tahun ke depan.
Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan wacana pilkada oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.
Pemecatan ini menjadi momen penting bagi Jokowi untuk membuktikan kehebatannya dalam dunia politik.
Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan pendapat mengenai pemecatannya dari keanggotaan PDIP.
Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang ramai akhir-akhir ini, bukan hal baru.
Ada beberapa hal yang dibahas dalam FGD tersebut. Salah satunya adalah dugaan pelanggaran AD-ART yang dilakukan Gus Yahya.
Gibran menyatakan perbedaan merupakan suatu kewajaran.
PKB mengungkapkan, ada usulan agar MPR memiliki kewenangan memilih Presiden dan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Wamendagri memastikan, pemerintah tidak akan terburu-buru menentukan kebijakan terkait hal tersebut.