Politik
Berita Utama
-
ahok Ahok Tolak Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Seperti Zaman Orde Baru: Rakyat Cuma jadi Penonton!
-
berita update VIDEO: Kejutan Jokowi Blak-blakan Permintaan 3 Periode "Tanya Puan Atau Mega, Jangan Jahat!"
-
berita update VIDEO: Ditanya Soal Mega 'Labrak' KPK Usai Hasto Tersangka, Aria Bima Blak-blakan Fakta
-
berita update Bahlil Sindir Pihak Tersangkut Kasus Hukum Tapi Saling Menyalahkan: Kapan Bangsa Ini Mau Maju?
Berita Terbaru
Berita Populer
-
VIDEO: Ngotot Bahlil Bela Jokowi Disindir PDIP Soal 3 Periode "Kaset Rusak, Harusnya Tuntut Saya!"
-
VIDEO: Meledak! Emosi Jokowi Bantah Minta Perpanjang Jabatan 3 Periode "Jangan Jahat!"
-
VIDEO: Ditanya Soal Mega 'Labrak' KPK Usai Hasto Tersangka, Aria Bima Blak-blakan Fakta
-
PDIP Mulai Bahas Calon Sekjen Pengganti Hasto Kristiyanto, Siapa yang Cocok?
-
Saat Ancaman Hasto Kristiyanto Bongkar Skandal Korupsi Elite Negara Bikin Istana Beraksi
Berita Utama Lainnya
-
berita update PBB Ingatkan Kader Jadi Anggota DPRD Peka Terhadap Isu Rakyat, Bukan Cuma Pelengkap Pemerintahan
-
berita update Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka Dilaporkan ke MKD Terkait Dugaan Provokasi Tolak Kenaikan PPN 12%
-
berita update Ternyata, Ini Alasan Surya Paloh Absen Pertemuan KIM Plus dengan Prabowo di Kertanegara
-
berita update Profil Satori, Anggota DPR dari NasDem yang Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi CSR BI
-
berita update MAKI Kritik Keras Rencana Prabowo Ampuni Koruptor: Korupsi Seperti Narkoba, Tidak Boleh Diampuni
-
berita update Menkum Supratman Bela Prabowo: Wacana Maafkan Koruptor pernah Disebut Mahfud saat Jabat Menteri Kehakiman
Juru Bicara PDIP Chico Hakim menilai adanya upaya ambil alih PDIP dalam penetapan Hasto.
Dia memastikan bahwa PDIP tidak akan melakukan intervensi pada aparat penegak hukum.
Chico menilai penetapan Hasto sebagai tersangka adanya upaya ambil alih PDIP.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juru Bicara KPK, Tessa Tessa Mahardhika Sugiarto buka suara terkait beredarnya kabar penetapan tersangka Hasto.
Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli membongkar bukti PPN 12 persen merupakan inisiatif Jokowi.
PKB menyarankan masyarakat yang keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan PPN 12 persen, sebaiknya mengajukan uji materi (judicial review) UU HPP di MK.
PSI menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan kenaikan PPN 12 persen.
Faktanya selama ini setelah negara menghukum pelaku tindak pidana khususnya korupsi, maka vonis besaran uang pengganti tidak sesuai dengan kerugian negara.
Rieke Diah menekankan bahwa keputusan mengenai PPN 12% harus mempertimbangkan aspek konstitusional dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.