Politik

Rieke Diah menekankan bahwa keputusan mengenai PPN 12% harus mempertimbangkan aspek konstitusional dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Banyak pihak bertanya-tanya siapa inisiator dari kebijakan yang membuat rakyat menjerit.

Kebijakan ini diusulkan pemerintahan Jokowi lewat UU HPP yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.

NasDem menilai PDIP tidak konsisten karena telah mengkhianati atau mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama antara Pemerintah dan DPR.

Sejumlah partai Koalisi KIM dan KIM Plus terlihat hadir pada saat acara HUT ke-18 Hanura.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan ingin mempertahankan status KPU dan Bawaslu sebagai lembaga permanen.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Novita Wijayanti mengungkapkan, PDIP mengusulkan dan memutuskan PPN 12 persen.

Dolfie menerangkan, mulanya UU HPP adalah inisiatif pemerintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Jazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.

Gerindra menilai, sikap PDIP terhadap kenaikan PPN sangat bertolak belakang saat membentuk UU HPP tersebut.

Total ada sembilan pengurus PAN yang berada di Kabinet Merah Putih.

PDIP menegaskan siap menerima serangan apapun yang ditujukan.

PDIP sebagai parpol oposisi di parlemen seorang diri hanya bisa pasrah. Mengakui kalah suara apabila dilakukan pengambilan keputusan di DPR.

PDIP mencium ada upaya membegal partainya melalui Kongres PDIP yang bakal digelar dalam waktu dekat.

Jokowi telah dipecat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mendesak kepolisian untuk turun tangan menangkap para pelaku.

Gerindra menilai tujuan utama pemberantasan korupsi memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara atau asset recovery.

Olly menuturkan perjuangannya untuk membangun Sulut akan terus dilakukan, meskipun tahun depan sudah tidak menjabat lagi sebagai gubernur.

Dia mengingatkan, Indonesia pernah menerapkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

Anwar Usman mencabut banding atas putusan PTUN terkait pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023–2028.