Politik

Penetapan tersangka terhadap Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini terkait kasus Harun Masiku.

Tim Transisi ini akan diisi oleh sejumlah orang yang sudah dipilih untuk membantu dirinya bersama Bang Doel.

Effendi pernah mengingatkan Hasto, bahwa selama ini Jokowi turut membantu menjaga dari KPK periode lalu

Effendi Simbolon menilai Megawati harus mundur dari ketua umum PDIP

KPU resmi menetapkan Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel sebagai pasangan Cagub-Cawagub Jakarta terpilih periode 2025-2030.

Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku oleh KPK.

Effendi menerangkan, perkara yang menimpa Hasto yang sedang diusut KPK merupakan permasalahan hukum serius.

Alasannya karena keterbatasan anggaran dan pasokan.

Hasto menegaskan, dirinya akan hadiri panggilan KPK untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya atas kasus Harun Masiku.

Selama Jokowi menjabat sebagai kepala negara, Hasto tak pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

RK mengucapkan terima kasih atas undangan penetapan pasangan calon terpilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 dari

Kubu Hengki juga mendalilkan adanya pelanggaran berupa politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).

Gugatan tersebut dicabut sebelum disidangkan lebih jauh di Mahkamah. Akan tetapi, alasan pencabutan gugatan tersebut belum diketahui.

Jokowi menanggapi tudingan penggeledahan rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK hanya pengalihan isu.

Pergantian kursi DPP dan Sekjen adalah kewenangan penuh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Kubu Risma-Gus Hans meyakini adanya manipulasi untuk mendongkrak suara paslon nomor urut 02, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

PDIP mengaku, menghormati setiap proses hukum yang berjalan.

Said bahkan menyebut Hasto masih pulang pergi dari kediamannya ke kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Risma-Gus Hans juga meminta kepada MK untuk mendiskualifikasi Khofifah-Emil Dardak karena dinilai telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif.

Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, bakal ada perubahan terhadap Pasal 222 UU No. 17 Tahun 2017 tentang presidential threshold