Politik
Berita Utama
-
berita update Bahlil Sindir Pihak Tersangkut Kasus Hukum Tapi Saling Menyalahkan: Kapan Bangsa Ini Mau Maju?
-
berita update Guntur PDIP Sebut Isu 3 Periode Sengaja Diembuskan Titipan Jokowi, Singgung Cak Imin hingga Luhut
-
berita update VIDEO: Respons Rieke Diah Pitaloka PDIP Dilaporkan ke MKD Dugaan Provokasi Kenaikan PPN 12 Persen
-
berita update DPR Akui PPN 12 Persen untuk Biayai Program Prabowo, Salah Satunya Makan Bergizi Gratis
Berita Terbaru
Berita Populer
-
VIDEO: Meledak! Emosi Jokowi Bantah Minta Perpanjang Jabatan 3 Periode "Jangan Jahat!"
-
VIDEO: Ditanya Soal Mega 'Labrak' KPK Usai Hasto Tersangka, Aria Bima Blak-blakan Fakta
-
PDIP Mulai Bahas Calon Sekjen Pengganti Hasto Kristiyanto, Siapa yang Cocok?
-
Saat Ancaman Hasto Kristiyanto Bongkar Skandal Korupsi Elite Negara Bikin Istana Beraksi
-
VIDEO: Guntur Romli Bocorkan Hasto PDIP Punya Video Skandal Elite RI, Daya Ledaknya Mengerikan!
Berita Utama Lainnya
-
berita update Profil Satori, Anggota DPR dari NasDem yang Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi CSR BI
-
berita update MAKI Kritik Keras Rencana Prabowo Ampuni Koruptor: Korupsi Seperti Narkoba, Tidak Boleh Diampuni
-
berita update Menkum Supratman Bela Prabowo: Wacana Maafkan Koruptor pernah Disebut Mahfud saat Jabat Menteri Kehakiman
-
berita update VIDEO: Pernyataan Mengejutkan Hasto PDIP Tersangka KPK, Muncul Perdana Keras Serukan Perlawanan
-
dpr Bela Prabowo soal Ampuni Koruptor, Gerindra: Mahfud MD Orang Gagal, Jadi Menko Polhukam Beri Nilai 5
-
berita update VIDEO: Bergetar Hasto PDIP Tersangka KPK Kutip Soekarno, Penjara Bagian dari Pengorbanan
-
berita update Analisis Dampak Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD yang Bikin Prabowo Dapat Sentimen Negatif
PKB menyarankan masyarakat yang keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan PPN 12 persen, sebaiknya mengajukan uji materi (judicial review) UU HPP di MK.
PSI menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan kenaikan PPN 12 persen.
Faktanya selama ini setelah negara menghukum pelaku tindak pidana khususnya korupsi, maka vonis besaran uang pengganti tidak sesuai dengan kerugian negara.
Rieke Diah menekankan bahwa keputusan mengenai PPN 12% harus mempertimbangkan aspek konstitusional dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Banyak pihak bertanya-tanya siapa inisiator dari kebijakan yang membuat rakyat menjerit.
Kebijakan ini diusulkan pemerintahan Jokowi lewat UU HPP yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.
Juru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menegaskan, PDIP bukan inisiaor UU tersebut.
Kedua partai besar itu saling sindir terkait kebijakan fiskal yang berlaku pada Januari 2025 mendatang.
NasDem menilai PDIP tidak konsisten karena telah mengkhianati atau mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama antara Pemerintah dan DPR.
Penolakan bahkan muncul dari PDIP yang merupakan salah satu partai yang ikut menyetujui RUU HPP tersebut.