Politik
Berita Utama
Berita Terbaru
Berita Populer
-
Video: Investigasi Membongkar di Balik Pemecatan Shin Tae-yong
-
PSSI Tunjuk Patrick Kluivert sebagai Pelatih Timnas Gantikan STY, Jokowi Bilang Begini
-
Dukung Patrick Kluivert Gantikan STY, PAN Usul Anggaran Sepak Bola Indonesia Rp10 T
-
Shin Tae-yong, Pergerakan Pemain dan Dinamika Pemecatan Pelatih Dalam Sepak Bola Indonesia
-
Marc Klok: Shin Tae-yong Seorang Diktator dan Merasa Berada di Atas Tim
Berita Utama Lainnya
-
berita update Gugatan Pilkada Jatim di MK, Kubu Risma-Gus Hans Ungkap Dugaan Manipulasi Dongkrak Suara Khofifah
-
berita update Sidang Sengketa Pilgub Jatim, Risma-Gus Hans Minta Pencoblosan Ulang Tanpa Diikuti Khofifah-Emil Dardak
-
berita update Yusril: Saya Ramalkan MK Batalkan Lagi Norma UU Pemilu yang Mengandung Presidential Threshold
Loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah memprediksi mantan Gubernur Jakarta itu bakal meluncurkan sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam waktu dekat
PSI tidak menanggapi lebih lanjut terkait sikapnya ke depan dalam Pilpres.
Said memastikan, tidak akan ada hak yang dikurangi dari setiap partai bila ingin mengajukan sendiri calon presiden dan wakil presidennya.
MK mengabulkan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk seluruhnya.
Keputusan MK tersebut disambut pelbagai partai politik tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Effendi Simbolon, sapaan akrabnya, diterima Jokowi di rumah Jalan Kutai Utara Nomor 1, Sumber, Solo.
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus presidential threshold 20 persen bahan evaluasi menyusun UU Pemilu.
NasDem menilai penghapusan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) 20 persen merupakan babak baru bagi demokrasi.
Anggota DPR mengingatkan perlu ada kriteria dan syarat khusus bagi tokoh-tokoh yang diusung sebagai Capres tersebut setelah presidential threshold dihapus.
Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin mengatakan pihaknya menetapkan ambang batas presiden sesuai UUD 1945.