Ekonomi Indonesia

India dan Indonesia mempunyai relasi yang cukup panjang bukan hanya secara histori dan kultural, tapi juga ekonomi, bahkan politik.

Investasi diprakirakan tumbuh positif pada triwulan IV-2024 ditopang oleh penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi swasta.

Pada tahun 2025, masyarakat diprediksi akan menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang signifikan.

Pemerintahan Prabowo-Gibran maupun Kadin Indonesia sangat bersemangat untuk menjalin sinergi, demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Arah kebijakan Trump kemungkinan besar akan lebih akseleratif dibandingkan masa jabatan sebelumnya.

Tensi ketegangan antara Amerika dan China cukup berdampak terhadap perekonomian Indonesia.

Target ambisius ini mengacu pada capaian Indonesia pada 1995, ketika pertumbuhan ekonomi pernah mencapai 8,2 persen.

Prabowo optimis terhadap kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi dan global.

Capaian tersebut menegaskan ketangguhan industri nasional di tengah tantangan global.

Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun mendatang (2024-2029).

Tren perlambatan ini menjadi perhatian mengingat kondisi ekonomi global yang masih penuh tantangan, seperti ketidakpastian pasar dan perlambatan.

Emas perhiasan memiliki andil terhadap inflasi sebesar 0,06 persen.

Inflasi tertinggi terjadi di Maluku sebesar 0,65 persen, Nusa Tenggara Timur 0,26 persen dan lainnya.

Inflasi pada Oktober 2024 mengakhiri tren deflasi yang terjadi sejak Mei 2024 hingga September 2024.

Per Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.

Penjualan motor Indonesia turun 7,8% di September 2024 dengan skuter matik mendominasi pasar. Ekspor juga menunjukkan penurunan serupa.

Bendahara negara ini menegaskan, target itu sesuai dengan yang tertuang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meskipun Bank Indonesia bersifat independen, namun pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah.

Secara prinsip, OJK mendukung sepenuhnya setiap upaya pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.