Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.

Penyelidikan mengenai kasus korupsi ini dimulai sejak tahun lalu.

KPK mencatat telah menangani 1.880 perkara korupsi sejak berdiri pada 2004. Mayoritas pelaku merupakan laki-laki.

Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Palembang menyebut para terdakwa diduga melakukan penyimpangan proyek pengadaan bahan bangunan dan konstruksi.

Prabowo menegaskan pemerintah kini memiliki teknologi canggih yang mampu melacak aset hingga kekayaan yang disembunyikan di berbagai lokasi.

Menurut dia, sikap presiden tersebut mencerminkan implementasi nyata prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Sidang digelar untuk mendalami aliran dana dan dugaan keterlibatan para terdakwa dalam perkara tersebut.

Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang tuntutan terhadap Immanuel Ebenezer dalam kasus dugaan pemerasan sertifikat K3 hari ini.

Dia menyebut Kepala BPKP ternyata melaporkan bahwa beberapa pejabat yang terindikasi melakukan penyelewangan orang dekat Prabowo.

Hakim menyatakan ketidakmampuan PT Sritex dalam melunasi kredit disebabkan oleh manipulasi laporan keuangan, yang bukan merupakan tanggung jawab terdakwa.

Dua mantan Menteri Pertahanan China yang dimaksud adalah Wei Fenghe dan Liang Guanglie.

Dia menegaskan proses pengadaan program bibit nanas sudah dibahas di DPRD Sulsel.

Menkeu Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru dalam mengambil langkah.

Nama Djaka Budi Utama, Dirjen Kemenkeu menjadi perhatian publik setelah disebut dalam dakwaan kasus korupsi Bea Cukai merugikan negara sebesar Rp 61 miliar.

Putusan hakim itu lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 16 tahun.

Kasus dugaan pengadaan fiktif proyek perumahan 2022-2023 merugikan negara Rp46,85 miliar. Simak putusan majelis hakim dan pihak terlibat dalam Proyek Perumahan Fiktif ini.

Dengan peringatan yang disampaikan, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Yaatulo Hulu, mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup.

Sidang ini menjadi penentu akhir proses hukum yang telah berjalan terkait proyek pengadaan perangkat teknologi tersebut.