Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menegaskan tidak ada pembatalan perjalanan wisatawan asal Australia, pasca pengesahan Kitab Undang-Undang HUkum Pidana (KUHP). Sebaliknya, Sandi menyatakan terdapat dua tambahan penerbangan Melbourne-Denpasar pada 2023.

Pengacara Kondang Hotman Paris mengkritik pasal 100 KUHP terbaru, terkait hukuman mati untuk narapidana. Menurut Hotman, pasal dalam KUHP yang baru itu sangat tidak masuk akal. Apalagi, narapidana terancam hukuman mati, harus menunggu 10 tahun terlebih dahulu sebelum dieksekusi.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berencana menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

DPR Resmi Sahkan UU KUHP Menjadi Undang-Undang. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang-Undang.

Dikhawatirkan aturan genosida dan kejahatan kemanusiaan menjadi penghalang adanya penuntutan atau penyelesaian kejahatan yang efektif.

Tak hanya itu, DPR juga sudah menampung aspirasi masyarakat. Sehingga, RKUHP tinggal menunggu pengesahan dalam rapat paripurna.

Merunut ke belakang, pembahasan RKUHP memantik demo besar-besaran oleh masyarakat pada 2019. Massa menolak banyak isu-isu kontroversial dalam RKUHP.

Bambang menjelaskan, sosialisasi akan kembali dilanjutkan untuk menyampaikan narasi-narasi terkait RUU KUHP, yang mudah dicerna oleh masyarakat.

Menurutnya, sudah terlalu lama Indonesia memakai RUU KUHP produk dari warisan kolonial.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, naskah yang bakal diserahkan ke DPR telah disempurnakan dan sudah melewati masa sosialisasi kepada publik.

Mahfud menjelaskan, draf RUU KUHP ini sudah lama dibahas. Rencananya, RUU KUHP ini diberlakukan sebagai hadiah kemerdekaan Republik Indonesia.

Citra menjelaskan, kritik terhadap kinerja atau kebijakan pemerintah seharusnya tidak dibatasi. Sebab hal itu dijamin juga oleh pasal 28E ayat 3 UUD 1945.

Kemudian, pada ayat dua pasal yang sama disebutkan, seseorang yang menerima anak untuk dimanfaatkan akan diganjar hukuman sama yakni empat tahun penjara.

Pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho khawatir pembahasan RUU KUHP saat ini dijadikan alat kekuasaan secara berlebihan. Terlebih setelah MK pernah membatalkan pasal terkait penghinaan Presiden dalam putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

setiap Orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain yang menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Seseorang tidak bisa dipidana jika menyampaikan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme untuk kebutuhan akademis.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly melaporkan perkembangan tiga rancangan undang-undang, yaitu RKUHP, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Narkotika dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI.

Menurut dosen Fakultas Hukum Unissula Semarang ini, ketentuan itu tidak perlu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena terlalu teknis dan pembuktiannya sangat interpretatif.