Uang
Berita Utama
-
apindo Pemerintah RI Bakal Lobi Donald Trump untuk Turunkan Tarif Dagang, Pengusaha Titip Pesan Begini
-
berita update Total Tagihan Utang Sritex Ternyata Mencapai Rp32,6 Triliun, Keluarga Pemilik Malah Ikut Tagih Rp1,2 Triiun
-
beli rumah pertama Pemuda Usia 25 Tahun Sudah Bisa Beli Rumah Sendiri, Begini Tips Keuangan Dijalani
-
barang branded di toko thrifting Gen Z Ternyata Lebih Suka Beli Barang Thrifting, Ini Tiga Alasannya
Berita Terbaru
Berita Populer
-
Perbandingan Gaji Kluivert di Timnas Indonesia dan Pelatih China: Negeri Tirai Bambu Masih Terkaya di Asia?
-
Kata-kata Patrick Kluivert Buat Suporter Timnas Indonesia: Saya Akan Bikin Anda Makin Bangga dengan Tim Garuda
-
Maarten Paes Tak Sabar Dilatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia
-
Patrick Kluivert Sambangi Latihan Timnas Indonesia U-20, Diskusi dengan Indra Sjafri
-
Ibnu Jamil Sambut Kedatangan Pelatih Baru Timnas Patrick Kluivert: Fokus Bawa Indonesia Masuk Piala Dunia
Berita Utama Lainnya
Prabowo mengatakan Jepang menawarkan untuk memberikan pelatihan terkait program tersebut.
Dia menyebut, Muhammadiyah akan mengoptimalkan jaringan organisasi yang kuat di seluruh Indonesia untuk mendukung program ini.
Pada video yang viral di media sosial, uji coba tersebut merupakan bagian dari uji dinamis, di mana rangkaian kereta api bergerak perlahan.
Rombongan Kadin Indonesia akan tiba di India pada tanggal 24 Januari 2025 untuk mempersiapkan acara forum bisnis yang direncanakan pada 25-26 Januari 2025.
Dibutuhkan butuh banyak ilmu dan wawasan untuk meyakinkan perusahaan ventura agar mau berinvestasi.
Namun, belum diungkapkan secara detail spesifikasi kapal yang akan dibeli Pelni tersebut.
Ribuan unit tersebut terdiri dari barang bawaan penumpang dan juga barang kiriman.
Layanan yang disiapkan Zendo antara lain yakni Zendo Bike dan Zendo Car yang melakukan antar jemput, serta Zendo Food dan Zendo Delivery.
Anda menjelaskan, layanan kapal Pelni merupakan badan penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation - PSO).
Penerapan kebijakan ini membutuhkan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP), diikuti dengan peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK).