Ini alasan daerah lain tertinggal dari Jakarta versi Bank Dunia
Merdeka.com - Managing Director World Bank (Bank Dunia) Sri Mulyani Indrawati menyentil pemerintah daerah yang selalu menambah pegawainya hingga memberatkan anggaran negara. Besarnya anggaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), membuat pembangunan daerah terbengkalai dan hanya Jakarta saja yang terus berkembang.
"Ekonomi Indonesia bukan hanya Jakarta saja, tapi seluruhnya itu penting. Dari sisi keuangan, dijamin dengan perundang-undangan seluruh wilayah Indonesia harus mendapatkan haknya. Pemda makin hari makin banyak pegawai negeri daerahnya, kebanyakan ekonominya habis untuk menggaji pegawai-pegawainya bukan untuk mendesain ekonomi," kata Sri Mulyani di JCC, Jakarta, Senin (19/8).
Mantan menteri keuangan ini percaya pemerintah sebenarnya bisa meningkatkan efektivitas anggaran pengeluaran dengan cara membuat lembaga pengelola keuangan sendiri di daerah untuk menekan pengeluaran. Bukan dengan terus menambah pegawai.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Siapa yang mengalami penurunan kekayaan? Pada awal Desember 2023, harta kekayaan Hartono Bersaudara anjlok. Beberapa konglomerat Indonesia terpantau mengalami kenaikan nilai kekayaannya. Prajogo Pangestu, Low Tuck Kwong, hingga Sri Prakash Lohia merupakan segelintir konglomerat yang mengalami kenaikan harta. Kendati demikian, kekayaan Hartono bersaudara terpantau mengalami penurunan.
-
Apa dampak kenaikan gaji perangkat desa? Kenaikan gaji juga akan meningkatkan tingkat profesionalisme aparatur desa. Ketika gaji yang diterima mencerminkan nilai dari pekerjaan yang dilakukan, perangkat desa akan merasa lebih dihargai dan terdorong untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
"Kementerian keuangan itu punyanya power secara sentral, tapi daerah bisa membangun institusi di daerah. Seperti menteri keuangan provinsi dan regional," katanya.
Daripada hanya menjadi PNS, pemerintah sebenarnya bisa menciptakan pengusaha di Indonesia. Dengan meningkatkan investasi maka lowongan kerja dan pengusaha akan banyak tercipta. Sri Mulyani juga menyarankan pemerintah belajar dari negara maju bagaimana cara menciptakan para pengusaha di suatu negara.
"Saya termasuk yang percaya kalau pemerintah bisa meningkatkan investasi, tapi kalau birokratnya nggak mengerti bagaimana menciptakan, jadi bagaimana untuk mendesain kebijakan. Sebetulnya kita nggak harus pesimistis, tapi belajar dari negara lain karena akses informasi begitu penting," tutupnya. (mdk/bmo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca SelengkapnyaIni alasan mengapa Sri Mulyani menjadi pejabat yang paling ditakuti pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaPJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak menampik Jakarta butuh anggaran hingga Rp600 triliun untuk bertransformasi menjadi kota global.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca SelengkapnyaHeru mengundang para investor untuk berinvestasi di Jakarta
Baca SelengkapnyaSelain ekonomi, nasib 50 juta masyarakat di kawasan pesisir juga dipertaruhkan.
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Baca SelengkapnyaMelalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca SelengkapnyaDikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.
Baca SelengkapnyaDidapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.
Baca Selengkapnya