Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini alasan daerah lain tertinggal dari Jakarta versi Bank Dunia

Ini alasan daerah lain tertinggal dari Jakarta versi Bank Dunia Sri Mulyani. REUTERS/Issei Kato

Merdeka.com - Managing Director World Bank (Bank Dunia) Sri Mulyani Indrawati menyentil pemerintah daerah yang selalu menambah pegawainya hingga memberatkan anggaran negara. Besarnya anggaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), membuat pembangunan daerah terbengkalai dan hanya Jakarta saja yang terus berkembang.

"Ekonomi Indonesia bukan hanya Jakarta saja, tapi seluruhnya itu penting. Dari sisi keuangan, dijamin dengan perundang-undangan seluruh wilayah Indonesia harus mendapatkan haknya. Pemda makin hari makin banyak pegawai negeri daerahnya, kebanyakan ekonominya habis untuk menggaji pegawai-pegawainya bukan untuk mendesain ekonomi," kata Sri Mulyani di JCC, Jakarta, Senin (19/8).

Mantan menteri keuangan ini percaya pemerintah sebenarnya bisa meningkatkan efektivitas anggaran pengeluaran dengan cara membuat lembaga pengelola keuangan sendiri di daerah untuk menekan pengeluaran. Bukan dengan terus menambah pegawai.

Orang lain juga bertanya?

"Kementerian keuangan itu punyanya power secara sentral, tapi daerah bisa membangun institusi di daerah. Seperti menteri keuangan provinsi dan regional," katanya.

Daripada hanya menjadi PNS, pemerintah sebenarnya bisa menciptakan pengusaha di Indonesia. Dengan meningkatkan investasi maka lowongan kerja dan pengusaha akan banyak tercipta. Sri Mulyani juga menyarankan pemerintah belajar dari negara maju bagaimana cara menciptakan para pengusaha di suatu negara.

"Saya termasuk yang percaya kalau pemerintah bisa meningkatkan investasi, tapi kalau birokratnya nggak mengerti bagaimana menciptakan, jadi bagaimana untuk mendesain kebijakan. Sebetulnya kita nggak harus pesimistis, tapi belajar dari negara lain karena akses informasi begitu penting," tutupnya. (mdk/bmo)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat

Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.

Baca Selengkapnya
Ternyata Sri Mulyani Jadi Pejabat Paling Ditakuti Pemda, Ini Alasannya
Ternyata Sri Mulyani Jadi Pejabat Paling Ditakuti Pemda, Ini Alasannya

Ini alasan mengapa Sri Mulyani menjadi pejabat yang paling ditakuti pemerintah daerah.

Baca Selengkapnya
Jakarta Butuh Rp600 T untuk jadi Kota Global, Anggaran Besar untuk Apa Saja?
Jakarta Butuh Rp600 T untuk jadi Kota Global, Anggaran Besar untuk Apa Saja?

PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak menampik Jakarta butuh anggaran hingga Rp600 triliun untuk bertransformasi menjadi kota global.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ingatkan Perjalanan Indonesia Jadi Negara Maju Tidak Mudah, Ini Alasannya
Sri Mulyani Ingatkan Perjalanan Indonesia Jadi Negara Maju Tidak Mudah, Ini Alasannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.

Baca Selengkapnya
Anies Kritik Pemerintah Kumpulkan Pemda Hanya Bahas Anggaran: Tak Pernah Urusan Stunting atau Ibu Hamil
Anies Kritik Pemerintah Kumpulkan Pemda Hanya Bahas Anggaran: Tak Pernah Urusan Stunting atau Ibu Hamil

Anies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.

Baca Selengkapnya
Butuh Rp600 T Bangun Jakarta Jadi Kota Global, Heru Budi Undang Investor Untuk Investasi
Butuh Rp600 T Bangun Jakarta Jadi Kota Global, Heru Budi Undang Investor Untuk Investasi

Heru mengundang para investor untuk berinvestasi di Jakarta

Baca Selengkapnya
Penurunan Permukaan Tanah Buat Jakarta Rugi Rp10 Triliun per Tahun
Penurunan Permukaan Tanah Buat Jakarta Rugi Rp10 Triliun per Tahun

Selain ekonomi, nasib 50 juta masyarakat di kawasan pesisir juga dipertaruhkan.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun

APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Minta Penjelasan Pemprov soal Jakarta Butuh Rp600 T Jadi Kota Global: Gap Anggaran Jauh
DPRD DKI Minta Penjelasan Pemprov soal Jakarta Butuh Rp600 T Jadi Kota Global: Gap Anggaran Jauh

DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Curhat, Sering Ditanya DPR Soal Data Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron
Sri Mulyani Curhat, Sering Ditanya DPR Soal Data Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.

Baca Selengkapnya
Waspada, Penurunan Daya Beli Berpotensi Tambah Jumlah Pengangguran di Indonesia
Waspada, Penurunan Daya Beli Berpotensi Tambah Jumlah Pengangguran di Indonesia

Dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Puan Keras Sindir Dana Stunting Rp10 Miliar Cuma Rp2 Miliar Sampai ke Rakyat
VIDEO: Puan Keras Sindir Dana Stunting Rp10 Miliar Cuma Rp2 Miliar Sampai ke Rakyat

Didapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.

Baca Selengkapnya