Jokowi Larang TNI/Polri Debat soal Pemindahan Ibu Kota Baru di Whatsapp Grup

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa keputusan pemindahan ibu kota baru ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah bulat. Dia pun meminta TNI/Polri menuruti ketetapan tersebut, karena mereka tidak bisa berbuat sembarangan atas nama demokrasi.

Guna menghindari perpecahan, Jokowi pun meminta pimpinan TNI/Polri mendisiplinkan WhatsApp grup milik prajuritnya. Dia tidak ingin ada pertentangan soal rencana pemindahan ke ibu kota baru dalam WA grup tersebut.

"Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa. Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan, apalagi di WA grup," kecam Jokowi dalam rapat pimpinan TNI-Polri 2022, Selasa (1/3).

"Hati-hati dengan ini, karena disiplin tentara dan polri berbeda dengan sipil, dan dibatasi oleh aturan pimpinan," imbuh dia.

Jokowi lantas memaparkan beragam alasan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur. Selain karena faktor pemerataan ekonomi, Pulau Jawa kini sudah terlalu berat memikul jumlah populasi yang terus bertambah.

Dikatakannya, sekitar 56 persen atau sebanyak 156 juta populasi Indonesia kini bermukim di Pulau Jawa. Itu jadi salah satu dasar dari pemindahan ibu kota.

Agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi, pembangunan infrastruktur hingga jumlah populasi, Jokowi bersikeras mengeksekusi pemindahan ibu kota baru yang sudah jadi wacana sejak era Presiden Soekarno pada 1957.

"Kita putuskan yang namanya Ibu kota negara baru namanya Nusantara. Itu juga sudah secara politik ketatanegaraan sudah disetujui 8 fraksi dari 9 fraksi di DPR," seru Jokowi.

Pemindahan Ibu Kota Cita-Cita Bung Karno Sejak 1957

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, rencana pemindahan ibu kota baru ke ibu kota negara (IKN) Nusantara bukan datang tiba-tiba. Ambisi besar ini sudah pernah dikoarkan dua presiden sebelumnya, yang diawali cita-cita Soekarno (Bung Karno) pindah ibu kota ke Palangkaraya sejak 1957.

"IKN Nusantara, kenapa dilakukan pemindahan ini? Ini sudah dimulai, gagasan besar ini, sejak tahun 1957 oleh Bung Karno," kata Jokowi, Selasa (1/3/2022).

Namun, rencana besar itu tertahan karena adanya pergolakan besar. Ambisi itu kemudian dilanjutkan oleh Presiden Soeharto, tapi lagi-lagi gagal karena alasan serupa.

"Tetapi karena ada pergolakan sehingga direm oleh Bung Karno tahun 1957. Zaman Pak Harto juga mau dipindah di Jawa Barat, di Jonggol, batal juga batal karena ada pergolakan di 97-98," tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini lantas menyimpulkan, rencana pemindahan ibu kota baru merupakan kajian yang sudah lama sekali. Menurutnya, jika kajian tersebut tidak dieksekusi, maka sampai kapan pun tidak akan pernah terjadi.

"Memang butuh keberanian, ada risikonya dari situ. Tapi kita tahu kita ingin pemerataan bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris," tegas dia.

Tapi, karena ibu kota dan kegiatan bisnis semuanya berpusat di Jakarta, maka pemerataan ekonomi tidak pernah terjadi.

Jokowi mengatakan, saat ini 58 persen pendapatan domestik bruto (PDB) nasional masih berada di Pulau Jawa. Padahal, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil.

"Perputaran itu 58 persen di Jawa, sehingga marketnya semua ada di jawa. Orang pengen kerja lari ke jawa, khususnya jakarta, karena magnet ekonomi ada di sini," ujar dia.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com