Kemlu bantah Jokowi bertemu Obama lewat lobi konsultan Singapura

Konsultan itu disebut membayar USD 80 ribu kepada firma pelobi di Las Vegas, AS, untuk membantu Jokowi bertemu Obama.

Kementerian Luar Negeri melalui siaran persnya membantah tudingan yang menyebut pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Barack Obama akhir Oktober lalu adalah berkat bantuan konsultan Singapura.

Sebelumnya akademisi Australia Michael Buehler, dosen Ilmu Politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies di London, menulis di situs New Mandala dengan judul "Menunggu di Lobi Gedung Putih", pertemuan Jokowi dengan Obama di Gedung Putih itu terjadi berkat lobi konsultan Singapura yang membayar sebesar USD 80 ribu atau setara Rp 1 miliar kepada perusahaan pelobi di Las Vegas, AS.

"Kementerian Luar Negeri menyesalkan adanya artikel yang berjudul "Menunggu di Lobi Gedung Putih". Isu yang diangkat sangat tidak akurat, tidak berdasar dan sebagian mendekati ke arah fiktif," tulis rilis Kemlu yang diterima merdeka.com, Sabtu (7/11).

Kemlu menjelaskan, bila kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat adalah atas undangan Presiden Obama yang disampaikan langsung pada saat pertemuan bilateral di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) 2014 di Beijing pada 10 November 2014. Undangan ini kemudian ditindaklanjuti dengan undangan tertulis yang disampaikan melalui saluran diplomatik.

"Sama halnya dengan persiapan kunjungan Presiden RI ke negara-negara lain, persiapan kunjungan ke Amerika Serikat tersebut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri, berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, parlemen, KBRI Washington D.C., Konsulat Jenderal RI di San Francisco, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta," sambung siaran pers tersebut.

Kementerian Luar Negeri juga tidak pernah mengeluarkan anggaran Kementerian untuk jasa pelobi namun memahami bahwa penggunaan jasa pelobi merupakan bagian nyata dari dunia politik di Amerika Serikat dan seringkali digunakan oleh pemangku kepentingan dan Pemerintah negara-negara lain di dunia untuk memajukan kepentingan mereka di Amerika Serikat," tutup siaran pers tersebut.

Dalam siaran persnya, Kemlu juga menyangkal tuduhan Muehler yang menyatakan ada perselisihan antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan pada saat persiapan lawatan Jokowi ke AS bulan lalu.

"Kementerian Luar Negeri menyesalkan bahwa seorang akademisi yang terhormat dapat menyampaikan suatu pernyataan yang tidak benar."