Ketika Jokowi Dibandingkan dengan Duterte dan Modi dalam Pemilu Tahun Ini

Menurut Survei Pew, hanya sejumlah kecil warga di Filipina (15 persen), Indonesia (12 persen) dan India (8 persen) menyatakan komitmen terhadap politik perwakilan. Artinya, populisme cenderung bertahan lebih lama dari masa pemerintahan para pemimpin seperti Duterte dan Modi.

2019-02-01 07:10:00

Beberapa negara besar di Asia akan menggelar Pemilu dalam beberapa bulan ke depan. Pemilu akan menguji semangat populisme yang muncul di beberapa negara di kawasan Asia. Dari Rodrigo Duterte di Filipina, Narendra Modi di India, dan Joko Widodo (Jokowi) di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir pengamat dari luar menilai ketiga presiden ini telah berhasil merebut kekuasaan karena berjanji melakukan transformasi besar-besaran untuk rakyatnya.

Apapun hasil Pemilu di ketiga negara ini, yang diikuti petahana, populisme yang melekat dari Jokowi, Duterte dan Modi akan tetap membekas kecuali jika saingan liberal mereka menawarkan alternatif yang lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan kelas menengah yang aspiratif. Demikian analisis akademisi dari Manila, Richard Heydarian, seperti dilansir dari South China Morning Post, Kamis (31/1). Heydarian juga menulis buku Asia’s New Battlefield: US, China and the Struggle for Western Pacific.

Kendati ketiga presiden ini memiliki latar belakang dan cara kerja yang berbeda, ketiga tokoh ini memiliki empat kesamaan karakter. Pertama, untuk melawan birokrasi cacat dan korup, mereka menjanjikan kepemimpinan yang tegas dan efektif. Secara khusus, mereka sangat mengandalkan latar belakang eksekutif mereka dalam pemerintahan lokal. Selain itu juga kesantunan, serta latar belakang mereka yang termasuk kalangan warga biasa.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte Noel Celis/AFP

Kedua, ketiga pemimpin ini menjalankan platform anti kemapanan, yang menjanjikan transformasi politik dengan menyingkirkan elit penguasa yang memiliki reputasi buruk. Ketiga, mereka menekankan pentingnya tatanan masyarakat, bahkan jika perlu dengan mengorbankan aturan hukum dan kebebasan sipil dasar. Dan, yang terpenting, mereka memiliki daya tarik besar di antara kelas menengah baru dan kaum muda.

Seruan mereka bukanlah kebebasan dan demokrasi, melainkan pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adil. Baik Jokowi, Duterte maupun Modi akan kembali mengikuti Pemilu.

Walapun mereka gagal menepati sejumlah janji kampanye akibat kelemahan birokrasi dan kompleksitas tantangan era globalisasi, Pemilu mendatang diprediksi tak bisa menggeser populisme mereka atau menyingkirkan mereka dari kekuasaan.

Di Filipina, salah satu negara demokrasi tertua di Asia, Duterte berhasil mempertahankan tingkat elektabilitas tertinggi (74 persen pada Desember). Survei ini bahkan mencengangkan mengingat ceracauan anti-Katoliknya di tengah masyarakat yang sangat konservatif, meningkatnya inflasi, lambannya pertumbuhan, dan pembunuhan di luar hukum yang meluas, yang mengganggu para investor dan komunitas internasional.

Di Indonesia, Jokowi berhasil mempertahankan tingkat elektabilitas dimana hasil surveinya mendekati angka 68 persen menjelang Pemilu pada April nanti, kendati ekonomi melambat, mata uang jatuh, serangan teror di kota-kota besar, dan peningkatan ketegangan komunal. Jokowi juga dinilai bukan populis yang sempurna, menampilkan diri sebagai satu-satunya wakil rakyat melawan elit, tetapi sebagai pemimpin reformis dengan daya tarik populis. Namun, cap populis ini dinilai sedikit demi sedikit memudar karena mengadopsi gaya retorika Duterte melawan kriminalitas dan narkoba serta memilih ulama sebagai cawapresnya yaitu Ma'ruf Amin di tengah kekhawatiran pendukungnya yang lebih liberal.

Sementara itu, Jokowi menghadapi jenis populisme sayap kanan yang lebih keras yaitu Prabowo Subianto, yang telah mengadopsi bahasa apokaliptik yang memuji otoritas absolut dan memanfaatkan nostalgia masa lalu yang otoriter.

Bahkan jika Jokowi menang, diperkirakan dia akan terus bergerak ke kanan untuk mengadang Prabowo dan para pendukungnya, terutama dalam masalah hukum dan ketertiban atau masalah sosial-agama.

Jokowi naik motor trail di Papua ©biro pers

Di India, Modi berada di posisi yang lebih sulit, dengan tingkat elektabilitas yang merosot (pertengahan 2018 merosot di bawah 50 persen untuk pertama kalinya) dan partainya, BJP, mengalami serangkaian kekalahan pemilihan lokal bulan lalu.

Merosotonya elektabilitas Modi diperkirakan akibat meningkatnya ketidakpuasan masyarakat atas kegagalannya mewujudkan janji-janji ekonominya yang ambisius. Namun, Modi masih diharapkan memenangkan Pemilu tahun ini walaupun dengan suara yang lebih kecil dari sebelumnya.

Inilah yang disebut Heydarian sebagai "emerging market populism", yang mempengaruhi negara-negara dengan tradisi politik demokrasi yang relatif kuat.

"Ini adalah merek politik yang mungkin akan tetap bersama kita di masa mendatang di tengah ketidakpuasan yang tumbuh dengan kemampuan lembaga-lembaga demokratis untuk mengakomodasi kebutuhan kelas menengah yang meningkat," jelasnya.

"Pertumbuhan ekonomi mengilhami peningkatan eksponensial dalam ekspektasi masyarakat, tetapi institusi negara terlalu lambat untuk merespons," lanjutnya.

Ini berbeda dengan populisme di Barat, di mana stagnasi dan tekanan ekonomi serta migrasi berskala besar telah memperkuat dorongan yang berlarut-larut untuk proteksionisme dan perbatasan yang lebih ketat. Populisme, terutama sayap kanan, diperkirakan akan menjadi ciri utama politik regional di tahun-tahun mendatang. Hal ini mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap demokrasi.

Menurut Survei Pew, hanya sejumlah kecil warga di Filipina (15 persen), Indonesia (12 persen) dan India (8 persen) menyatakan komitmen terhadap politik perwakilan. Artinya, populisme cenderung bertahan lebih lama dari masa pemerintahan para pemimpin seperti Duterte dan Modi.

"Cara terbaik untuk mengalahkan populis bukan hanya dengan mengandalkan nilai, karena keyakinan demokratis telah merosot secara dramatis di tengah masyarakat. Dengan memaparkan ketidakmampuan dan salah kelola yang mereka lakukan, sambil menawarkan agenda politik alternatif yang menggabungkan hak asasi manusia dengan pemerintahan yang efektif, suara kelas menengah yang tidak puas dapat dikuasai," kata Heydarian.

(mdk/pan)