PBB: 50 Juta Orang Terjebak Perbudakan Modern, Termasuk Pekerja Piala Dunia Qatar
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan, 50 juta orang terjebak dalam kerja paksa atau pernikahan paksa dan memperingatkan angka ini melonjak dramatis dalam beberapa tahun terakhir.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan, 50 juta orang terjebak dalam kerja paksa atau pernikahan paksa dan memperingatkan angka ini melonjak pesat dalam beberapa tahun terakhir.
PBB menargetkan menghapus segala bentuk perbudakan modern pada 2030, tapi sayangnya jumlah orang yang terjebak kerja paksa atau kawin paksa membengkak sampai 10 juta antara 2016 dan 2021.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa julukan yang melekat pada IPB? Institut Pertanian Bogor (IPB) dikenal dengan sebutan "Kampus Rakyat" karena komitmennya yang mendalam terhadap pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sektor pertanian yang langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari rakyat.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Menurut laporan terbaru Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Walk Free Foundation ini, pada akhir tahun lalu, 28 juta orang terjebak dalam kerja paksa, sedangkan 22 juta orang terjebak dalam kawin paksa. Artinya, hampir 1 dari setiap 150 orang di dunia berada dalam perbudakan modern.
"Tidak ada yang bisa membenarkan pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar ini," kata Kepala ILO, Guy Rider, dalam pernyataannya, dikutip dari South China Morning Post, Senin (12/9).
Laporan ini juga menyebutkan, 1 dari lima korban perbudakan modern ini adalah anak-anak, di mana lebih dari setengah dari mereka menjadi korban eksploitasi seksual komersil.
Perempuan dan anak perempuan yang terjebak dalam pernikahan paksaan naik sampai 6,6 juta sejak 2016. Sedangkan orang yang terjebak dalam kerja paksa naik sampai 2,7 juta pada periode yang sama.
Naiknya jumlah korban kerja paksa ini salah satunya karena eksploitasi seksual komersil. Tapi laporan juga menyebutkan ini karena faktor otoritas pemerintah.
Laporan ini menyoroti situasi di wilayah Xinjiang, China di mana Beijing dituding menangkap lebih dari 1 juta orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya untuk dijadikan buruh kerja paksa.
Selain itu, laporan ini juga mengatakan pekerja migran tiga kali lebih mungkin terjebak dalam kerja paksa dibandingkan pekerja non migran.
Laporan ini juga menyinggung Qatar, yang dituding melanggar hak-hak buruh untuk pembangunan fasilitas Piala Dunia yang akan berlangsung November ini.
Namun sejak ILO membuka kantornya di ibu kota Qatar, Doha sejak April 2018, ada kemajuan pesat terkait kondisi tempat tinggal dan lingkungan kerja ratusan ribu pekerja migran di negara tersebut.
Baca juga:
Sekjen PBB Soal Banjir Pakistan: Saya Belum Pernah Melihat Bencana Iklim Separah Ini
Sejak Pandemi, Tingkat Harapan Hidup di 9 dari 10 Negara Turun
PBB: Ada Indikasi Terjadi Penyiksaan terhadap Uighur di Xinjiang
LPKR Bergabung Dalam UN Global Compact, Wujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB
Serangan Udara ke Sekolah TK Ethiopia, Empat Orang Tewas