Utusan khusus PBB untuk pangan tertarik inovasi swasembada pangan Pemda Sumsel
Kunjungannya selama dua hari di Sumsel diawali dengan diskusi bersama perwakilan dari berbagai dinas terkait di provinsi Sumsel untuk memberikan gambaran mengenai berbagai program prioritas, inovasi, capaian dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hak atas pangan.
Pelapor Khusus Dewan HAM PBB untuk Hak atas Pangan Hilal Elver berkunjung ke Sumatera Selatan, untuk melihat keberhasilan Pemerintah Daerah Sumsel dalam mengelola pertanian. Di sana 70 persen lahan pertanian didominasi oleh lahan suboptimal berupa rawa lebak (swamp) dan lahan pasang surut (tidal land).
Elver memuji inovasi, teknologi serta kemitraan Pemda Sumsel dengan swasta di sana, yang telah terbukti meningkatkan produktivitas sawah di lahan sub-optimal yang sebelumnya hanya sekali panen menjadi dua hingga tiga kali panen dalam setahun.
-
Bagaimana cara mengajukan keringanan PBB di Jakarta? Proses pengajuan keringanan PBB cukup mudah, antara lain:1. Akses laman pajakonline.jakarta.go.id: Semua proses pengajuan dilakukan secara online melalui laman ini.2. Siapkan dokumen persyaratan: Siapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kategori Anda, seperti KTP, NPWP, laporan keuangan, atau surat keterangan dari instansi terkait. 3. Ajukan permohonan: Isi formulir permohonan secara lengkap dan benar, lalu unggah dokumen yang diperlukan.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Kenapa PKB mendukung Wayan Koster di Pilgub Bali? Ketua DPW PKB, Bali Bambang Sutiyono mengatakan, akan patuh terhadap pilihan DPP PKB untuk mendukung Wayan Koster."Saya patuh terhadap DPP, tetapi tanda-tandanya ke Pak Wayan Koster," kata Bambang, saat ditemui di acara Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) PKB Wilayah III di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (17/7).
“Akan sangat baik jika praktik ini dapat diduplikasi di provinsi lain di Indonesia,” kata Elver, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima merdeka.com, Minggu (14/4).
Kunjungannya selama dua hari di Sumsel diawali dengan diskusi bersama perwakilan dari berbagai dinas terkait di provinsi Sumsel untuk memberikan gambaran mengenai berbagai program prioritas, inovasi, capaian dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hak atas pangan. Pertemuan dipimpin oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumsel dan juga dihadiri oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional.
Selain apresiasi terhadap optimalisasi lahan sub-optimal, SR on Food menyambut positif berbagai program yang dicanangkan oleh jajaran Pemda Sumsel untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian pangan antara lain program pemberian sertifikat tanah kepada para transmigran yang penggunaannya dibagi menjadi lahan tanaman pekarangan (tanaman pangan) dan lahan usaha.
Peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk mengalokasikan 10-25 persen lahan industri untuk tanaman pangan yang dikelola masyarakat, serta peraturan daerah guna melindungi lahan tanaman pangan dari konversi lahan.
Baca juga:
Pemerintah catat 200.000 hektare lahan sawah beralih fungsi tiap tahun
Mentan Amran klaim PBB puji program ketahanan pangan pemerintah Jokowi-JK
Jelang Idul Fitri, Jokowi soroti pasokan, keamanan arus mudik & infrastruktur
Bahas swasembada pangan, PBB akan kirim ahli ke Indonesia
Pemerintah dan pengusaha duduk bareng bahas pertanian dalam negeri
Mentan Amran harap harga pangan stabil seperti 10 tahun lalu