4 Janji Jokowi soal banjir yang belum dipenuhi

Dalam visi dan misinya saat kampanye Jokowi mencanangkan 4 program kerja mengatasi banjir. Semuanya belum terwujud.

2012-11-19 06:11:00

Musim hujan telah tiba. Minggu (18/11) kemarin, sejumlah lokasi di ibu kota dilanda banjir. Ada banjir yang berasal dari luapan drainase, ada juga kawasan yang terendam air karena kiriman air dari Bogor.

Sejak dilantik menjadi gubernur 15 Oktober 2012, Jokowi sudah berkali-kali turun ke lapangan. Dari mengecek saluran air di Pademangan, Jakarta Utara, meninjau warga yang tinggal di bantaran kali di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, hingga meninjau kawasan langganan banjir di Kampung Pulo, Jakarta Timur.

Jokowi juga sudah menggelar apel siaga kesiapan jajarannya menghadapi banjir. Saat memimpin upacara, Jokowi bahkan meminta beberapa petugas mempraktikkan cara penanganan korban dan memastikan kesiapan peralatan evakuasi dan logistik banjir.

"Tapi masalah banjir kan panjang, tak bisa sehari dua hari diselesaikan. Nanti itu kalau selesai semuanya, pengerukan kali-kali, sodetan, nanti baru kita bicarakan," kata Jokowi soal penanganan banjir di Jakarta.

Tapi tahukah Anda, dalam janji kampanye Jokowi saat bertarung di Pilgub lalu, ada empat program utama yang akan dikerjakannya untuk mengatasi banjir di Jakarta secara komprehensif. Program soal banjir itu menjadi visi misi dan program kerja yang akan dilakukan Jokowi, namun belum satupun yang terwujud. Apa saja empat janji itu?

Pembangunan kolam penampung air di tiap kelurahan

Dalam program kerja yang dijanjikan pasangan Jokowi-Ahok, pembangunan embung atau kolam penampung air akan dibuat di tiap kecamatan, bahkan kelurahan. Tujuannya, untuk menangkap dan menampung air hujan di setiap kecamatan dan di setiap kelurahan. Sejauh ini, belum terlihat ada aksi nyata dari Jokowi maupun Ahok dalam mewujudkan pembangunan embung tersebut.

Advertisement

Membeli daerah tangkapan air di hulu Jakarta

Sumber banjir di Jakarta tidak dapat dipisahkan dari daerah sekitarnya. Jokowi menjanjikan, agar Jakarta dapat mengontrol debit air yang masuk ke wilayahnya, Pemprov DKI Jakarta akan membeli lahan di bagian hulu Jakarta yang akan digunakan sebagai daerah tangkapan air.

Lahan itu akan diubah menjadi situ atau waduk untuk menjadi penampung sementara air yang akan mengalir ke ibu kota. Sejauh ini, rencana itu belum ditindaklanjuti Jokowi.

Membentuk otoritas pengendali sungai

Program mengatasi banjir lainnya yang dijanjikan Jokowi adalah bekerja sama dengan pemerintahan di sekitar Jakarta untuk membuat sebuah otoritas yang mengatur dan mengelola sungai-sungai yang bermuara di Jakarta.

Sebetulnya, kerjasama dengan provinsi lain soal penanganan banjir telah dilakukan gubernur-gubernur DKI Jakarta sebelum Jokowi dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten melalui Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur.

Jokowi bahkan sudah bertandang ke Bandung menemui Gubernur Jabar Ahmad Heryawan membahas berbagai permasalahan dan salah satunya soal penanganan banjir. Namun, soal pembentukan otoritas pengendali sungai, belum terlihat langkah konkret yang telah dilakukan Jokowi.

Mengintegrasikan drainase dengan kanal banjir

Kemampuan drainase atau sistem saluran pembuangan air di Jakarta cukup buruk. Jika hujan deras mengguyur selama 1-2 jam saja, jalanan di ibu kota mudah sekali tergenang banjir. Saluran gorong-gorong maupun selokan tidak mampu mengalirkan air dengan cepat sebelum air meluap. Sungai-sungai kecil penghubung pun dipenuhi sampah dan sedimen akibat jarang dikeruk.

Salah satu janji program Jokowi saat kampanye adalah mengintegrasikan seluruh saluran drainase agar terkoneksi dengan kanal-kanal pembuangan air. Sejauh ini, janji itu belum terbukti, karena saat hujan deras Minggu (18/11) kemarin, masih banyak titik yang tergenang air akibat luapan drainase.

(mdk/bal)