Ahok: Ahok Center bantu saya 'berantem' di Rusun Marunda

Wagub DKI ini mengakui memang tak percaya kinerja PNS dan birokrat di Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi opini Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa blusukan dan Ahok Center itu adalah bentuk ketidakpercayaan Jokowi-Ahok pada birokrasi Pemprov DKI. Pria yang kerap disapa Ahok ini pun mengiyakan hal tersebut.

"Bukan nggak percaya. Ya boleh, dibilang nggak percaya juga boleh. Karena faktanya kan mengecewakan waktu pertama," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Kamis (22/8).

Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan bahwa Ahok Center pernah sempat membantunya berkelahi di Rusun Marunda karena ketidak percayaannya pada UPT Rusun.

"Kayak Ahok center relawan yg bantu waktu saya berantem malam-malam di Rusun Marunda. Justru waktu itu saya total tidak percaya sama seluruh UPT di rusun. Makanya waktu kita ganti Kadis, kita ganti total semua UPT rusun. Kalo nggak, nggak jelas orang mau daftar nggak daftar. Kita memang ada percaya Ibu Ika (Kasudin Jakut) yang melaporkan,"

"Tapi kan kita musti counter. Jadi Kasudin Jakut itu bekerja dengan baik. Tapi kan beliau nggak mungkin cek satu-satu kamar. Makanya saya tugaskan akuntan saya untuk ngecek. Dia ada relawan datang, ya dia nggak enak kalo nggak ngasih ongkos makan ke relawan. Lalu mereka menamakan dirinya Ahok center. Dulu kita nggak percaya, iya. Tapi kita udah percaya sama Pak Yonathan dong," paparnya.

Ahok pun mengiyakan pernyataan ICW, bahwa tantangan selanjutnya dari Jokowi-Ahok adalah agar bagaimana mereka bisa membentuk sebuah birokrasi baru yang baik di Pemprov DKI. Karena itu Ahok menegaskan akan tetap membuat sebuah seleksi terbuka lagi nantinya.

"Betul ICW bilang. Kesulitan utama itu bagaimana sistem jalan bukan karena ada Pak Jokowi dan saya kan. Karena itu kita mau bikin seleksi promosi terbuka lagi kan? Nah, sistemnya harus kita bikin. Kita pengen yang semacam karya tulis itu loh. Jadi passionnya kemana. Itu yang kita pengen tahu," ujarnya.

Selain itu, Ahok mencontohkan dengan kasus PNS yang ingin melamar di Damkar. Sebab, menurutnya banyak orang yang masih belum mengerti. Maka itu ia menegaskan tetap ingin merubah birokrasi, dengan cara evaluasi rekruitmen PNS.

"Sama tadi kasus Damkar kan. Banyak orang melamar PNS masuk ke DKI, dia itu nggak ada niat mau kerja di situ tau gak. Cuma karena lihat ada formasi, demi supaya jadi PNS, dia ngelamar aja. Begitu dimasukin ke Damkar, dia shock. Hehe. Dia mau minta pindah, Damkar kurang orang dong. Itu yang masalah, makanya kita mau ubah cara masuk rekrut itu. Harus kita evaluasi," imbuh Ahok.