Ahok dinilai gagal paham Tax Amnesty sebut Sandiaga ngemplang pajak
Ahok dinilai gagal paham Tax Amnesty sebut Sandi mengemplang pajak. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama gagal paham karena menyinggung Sandiaga Salahuddin Uno sebagai pengemplang pajak. Ahok diminta turut menyukseskan program tersebut.
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama gagal paham karena menyinggung Sandiaga Salahuddin Uno sebagai pengemplang pajak. Pernyataan tersebut terlontar lantaran pengusaha muda tersebut mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.
Untuk diketahui, tax amnesty adalah kebijakan pemerintah kepada setiap masyarakat untuk memberikan sumbangsih kepada negara dalam bentuk pengakuan pajak. Program ini merupakan program yang digagas Presiden Joko Widodo.
Menurut Taufik, seharusnya Basuki atau akrab disapa Ahok itu turut menyukseskan program tersebut. Sebab pernyataannya yang menyebut Sandiaga sebagai pengemplang pajak dapat mengganggu kelancaran program tersebut.
"Tax Amnesty itu program pemerintah pusat, masa yang ikut Tax Amnesty disebut pengemplang pajak? Ini kan aneh. Gagal paham Ahok, enggak ngerti, harusnya presiden langsung tegur nih," kata Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/10).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini menambahkan, seharusnya pemerintah pusat menegur mantan Bupati Belitung Timur itu. Sebab, program pengampunan pajak ditanggapi positif oleh publik.
"Perusahaannya Jokowi aja ikut Tax Amnesty. Jadi Jokowi itu pengemplang pajak dong?," tutup Taufik.
Sebelumnya, Ahok menyinggung Sandiaga yang mengikuti program pemerintah tax amnesty atau pengampunan pajak. Menurut Ahok, keikutsertaan Sandiaga dalam program itu, menunjukan Sandiaga tidak patuh membayar pajak.
"Dalam hal ini (Tax Amnesty) Pak Sandiaga ikut. Berarti itu membuktikan, Pak Sandiaga dulu tuh ngemplang pajak, tidak bayar pajak gitu ya, he-he," ucap Ahok seraya tertawa.
Baca juga:
Luhut prediksi Tax Amnesty bikin perekonomian 2017 tembus 6 persen
Ekonomi RI membaik, IHSG diperkirakan tembus 6.000 di 2017
Mandiri Sekuritas yakin Tax Amnesty tahap kedua & ketiga sukses
Desmond sebut Ahok juga tuding perusahaan Jokowi pengemplang pajak
Anang Hermansyah: Pemerintah Jokowi harus tegas pungut pajak Google
Ditjen Pajak apresiasi Hercules yang ikut program tax amnesty
Ada Tax Amnesty, penerimaan pajak capai Rp 767,2 T per September
-
Apa komitmen PKB terkait Pilgub Jabar? PKB sudah lama berkomitmen mengambil poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda membeberkan bahwa partainya berkomitmen untuk selalu memilih poros yang berlawanan dari Ridwan Kamil.
-
Kapan pengukuhan pengurus DPP PKB periode 2024-2029? Namanya akan jadi kejutan dan diumumkan berbarengan saat pengukuhaan/pelantikan pengurus DPP PKB periode 2024-2029," pungkasnya.
-
Bagaimana cara PKB memutuskan apakah akan mendukung Anies di Pilgub Jakarta? Ya kita lihat nanti, pendaftaran tgl berapa ya? 27 agustus, kita lihat perkembangannya kayak apa," ujarnya.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Bagaimana Golkar memandang peluang Anies maju di Pilkada DKI? "Jadi, karena itu bagi kami prinsipnya siapapun ya punya hak untuk menjadi calon kepala daerah, tapi tentu dukungan partai politik ini menjadi sangat penting karena itu menjadi prasyarat yang harus dipastikan bahwa seseorang bisa mencalonkan diri karena ada dukungan dari partai politik," imbuh Ace.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.