Ahok disalahkan DPRD DKI dapat anggaran 'wah' di APBD 2017

Ahok disalahkan DPRD DKI dapat anggaran 'wah' di APBD 2017. Ahok sendiri menolak komentar soal APBD DKI yang telah disahkan oleh Sumarsono dan DPRD DKI tersebut. Menurut dia, saat ini dirinya sedang cuti kampanye, sehingga tidak ikut campur sama sekali dalam pembahasan.

DPRD DKI Jakarta mendapatkan penambahan anggaran yang cukup signifikan dalam APBD DKI tahun 2017. APBD DKI 2017 telah diketok setelah dibahas oleh Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dan DPRD DKI.

Dalam anggaran tersebut, sekretariat DPRD DKI mendapatkan kucuran dana Rp 143 miliar. Atas dana tersebut, Gubernur DKI nonaktif Basuki T Purnama (Ahok) dipersalahkan.

Sekretaris daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, kenaikan anggaran tersebut sudah dicanangkan semenjak Ahok masih menjabat.

"Waktu itu yang menandatangani kenaikannya Pak Ahok bukan Pak Soni (Plt Gubernur DKI). Jadi tinggal hitung komponennya saja, saya kalau ditanya komponennya enggak tahu detail," kata Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/12).

Dalam resume APBD DKI 2017 yang diperoleh merdeka.com, Ahok menganggarkan Rp 100.133.883.034, kemudian direvisi dan dinaikkan sedikit oleh Soni menjadi Rp 100.797.658.783, setelah dibahas di DPRD DKI, disahkan menjadi Rp 143.615.667.751. Total kenaikan anggaran untuk sekretariat dewan menjadi Rp 43.481.784.717.

Menurut Saefullah, kenaikan tersebut sudah disesuaikan dengan kenaikan beberapa komponen dan hal lainnya yang berkaitan.

"Bisa dicek saja sama pak Sekwan (Sekretaris Dewan), detailnya seperti apa. Karena kan ada kenaikan dari komponen untuk perjalanan dinas dan tunjangan perumahan buat anggota semuanya. Makanya detailnya saya lupa," terangnya.

Dalam APBD 2017 yang telah disahkan itu, dalam dokumen itu juga dijelaskan secara rinci, kegiatan apa saja yang dianggarkan DPRD DKI untuk operasional di gedung parlemen tingkat provinsi. Misalnya saja, penyedia jasa telepon air dan internet yang mendapat kucuran dana senilai Rp 29.373.483.125.

Penyediaan makanan dan minuman bagi anggota DPRD DKI sebesar Rp 11.020.320.450. Pakaian dinas dan atribut untuk pimpinan dan anggota DPRD DKI dianggarkan senilai Rp 1.387.779.250.

Sementara untuk rapat-rapat, seperti Badan Legislasi Rp 5.828.004.000, rapat di Badan Anggaran Rp 3.206.670.000. Ada pula anggaran untuk pendidikan dan pelatihan anggota DPRD DKI yang dialokasikan sebesar Rp 3.600.754.000

Anggaran yang lebih 'wah' lainnya yakni untuk kunker 106 anggota dewan dan para stafnya diberikan Rp 45.501.998.000. Sementara untuk kunker komisi beda lagi, dialokasikan senilai Rp 12.579.624.000. Untuk pelaksanaan reses, anggota DPRD DKI dapat Rp 38.090.397.114.

Lebih dahsyatnya lagi, Anggota dewan juga tak perlu mengeluarkan kocek untuk sekedar memeriksakan kesehatan di dokter. Sebab sudah memiliki anggaran yang dibiayai dari uang rakyat senilai Rp 1.378.000.000.

Menariknya, ada sejumlah mata anggaran yang tidak diusulkan pemerintah namun masuk dan disahkan dalam APBD DKI 2017 tersebut. Salah satunya penataan dan rehabilitasi kolam gedung DPRD DKI senilai Rp 579.041.780.

Bukan hanya itu saja yang tak diusulkan pemerintah DKI tapi masuk dalam anggaran. Penyedia jasa pengemudi bagi anggota DPRD juga masuk dengan nilai cukup fantastis yakni Rp 4.302.870.680. Begitu juga, perbaikan buat rumah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi masuk dalam APBD DKI, dengan nilai Rp 1.443.117.109.

Sementara itu, Timses Anies-Sandiaga Boy Sadikin menilai, kinerja Sumarsono lebih baik ketimbang Ahok. Komunikasi selama ini dilakukan Sumarsono ke pelbagai pihak, terutama dengan DPRD DKI, dinilai berjalan mulus.

Hal itu disampaikan mantan Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Boy Sadikin di vila Riung Gunung, Puncak Bogor, Kamis (22/12). Dia menilai hal itu yang harus dilakukan kepala daerah. Sebab, sebagai eksekutif, gubernur tak bisa berjalan sendiri tanpa adanya lembaga legislatif.

"Ya mestinya Gubernur kaya Plt yang sekarang. Ada komunikasi yang baik dengan DPRD. Kalau zaman Pak Ahok kan enggak ada," kata Boy.

Boy melanjutkan, komunikasi tak baik dilakukan Ahok, salah satunya tentang pembebasan lahan bekas Kedutaan Besar Inggris. Ahok dianggap mengorbankan anak buahnya lantaran tak bisa membebaskan lahan tersebut.

"Contoh lahan bekas kedutaan Inggris, korbannya kepala dinas karena dia dipaksa-paksa (untuk membebaskan lahan). Pak Ahok itu tetap ngotot, Dubes Inggris punya pemerintah Jakarta Pusat. Kan harusnya dia ikut turun keluar bicara baik-baik," ujar Boy.

Ahok sendiri menolak komentar soal APBD DKI yang telah disahkan oleh Sumarsono dan DPRD DKI tersebut. Menurut dia, saat ini dirinya sedang cuti kampanye, sehingga tidak ikut campur sama sekali dalam pembahasan.

"Enggak tahu (ada perubahan). Yang jelas dia ada tambahan Rp 3 triliun memenuhi permintaan tambahan kan. Saya belum masuk," katanya di Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (21/12).

Walaupun nantinya dia akan kembali masuk pada 11 Februari 2017, mantan Bupati Belitung Timur ini ragu akan dapat mengetahui isi APBD tersebut. Sebab sebelumnya, Sumarsono menyebutkan Ahok akan berhenti sementara karena menjadi terdakwa kasus dugaan penistaan agama.

"Oh Pak Soni juga bilang saya enggak bisa masuk lagi kan," tutupnya.

Baca juga:
Bombastisnya anggaran DPRD DKI tahun 2017 bikin geleng-geleng
Sekda DKI sebut kenaikan anggaran DPRD dibuat Ahok bukan Sumarsono
Bergaji Rp 40 juta, DPRD DKI masih minta biaya sopir Rp 4 miliar
Keceplosan, Sumarsono sebut Bappeda tak kena imbas perampingan SKPD
Soni soal perampingan: Tak ada masukan Ahok-Djarot, artinya setuju
APBD DKI cepat diketok karena Sumarsono dinilai akomodir proyek DPRD
Di APBD DKI, perbaikan kolam DPRD Rp 500 juta, jasa sopir Rp 4 M