Ahok investasi Rp 500 miliar ke Polda Metro buat keamanan ibu kota

Ahok mengaku tak mempermasalahkan besarnya dana hibah tersebut.

Pemprov DKI akan berinvestasi bagi stabilitas keamanan di ibu kota, dengan cara menghibahkan anggaran sebesar Rp 500 miliar kepada Polda Metro Jaya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tak mempermasalahkan besarnya dana hibah tersebut.

Bahkan, dirinya sempat menyindir jika jumlah setengah triliun rupiah itu bukanlah harga yang mahal, apabila dibandingkan dengan total nominal pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS), yang nilainya mencapai angka Rp 12,1 triliun.

"Kami mau kasih setengah triliun, dan mau bangun kantor polisi yang besar di Kemayoran. Pokoknya, patokannya itu kalau masih di bawah harga UPS, berarti masih murah," ujar Ahok di Mapolda Metro Jaya pagi tadi, Rabu (29/7).

Salah satu program yang diniatkan Pemprov DKI dengan hibah dana setengah triliun kepada Polda itu, adalah untuk membantu menertibkan pajak hiburan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di mana selama ini, potensi kerugiannya mencapai angka triliunan akibat tindakan nakal para pelaku bisnis yang kerap 'mengemplang' pajak daerah.

Selain itu, Pemprov DKI juga ingin menertibkan retribusi parkir yang pendapatannya kerap tidak masuk ke kas negara, dimana potensi kerugiannya pun bisa mencapai jumlah Rp 1,8 triliun.

"Kami mau kerja sama dengan kepolisian. Mereka akan bantu kita menangkap dan mengadili hotel, restoran, tempat hiburan, yang memungut 10 persen dari pelanggan, tapi tidak setor ke DKI," ujar Ahok

"Potensi parkir kita juga sampai Rp 1,8 triliun lho. Tapi kita hanya terima Rp 20 miliar. Kami akan kerja sama dengan Polisi, mereka mau bantu kita. Karena gaji tukang parkir sudah dinaikkan 2 kali UMP, maka kalau ada yang masih 'main', bisa ditangkap polisi," pungkasnya.