Ahok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ahok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi
Saat awal wacana IKN disiapkan, Ahok mengaku dipanggil Jokowi untuk membahas soal pembangunan megaproyek pemindahan Ibu Kota tersebut. Dirinya ditawari sebagai salah satu kandidat kepala otorita IKN.
"Saya salah satu calon kepala (otorita) IKN. Saat itu ya. Lalu saya ditanya. Ini (belum ada) UU nih. Saya bilang (ke Pak Jokowi) Pak, kalau mau investor masuk, langkah pertama harus ada UU IKN. Baru orang mau percaya. Langkah pertama," kata Ahok saat dialog di Jakarta Selatan, Kamis (8/2).
Kemudian saran kedua, lanjut Ahok, IKN dibangun di Kalimantan Tengah (Kalteng), sebagaimana cita-cita dari Presiden ke-1 Soekarno yang sudah sejak lama dalam nawacitanya ingin memindahkan ibu kota.
"Terus kedua, kalau mau berdasarkan historis, sejarah, bicara Trisakti nih, bicara nawacita nih, harusnya IKN itu ada di Kalteng. Sesuai Bung Karno. Kenapa di Kalteng? Karena Kalteng tidak usah bebasin lahan," ujarnya.
Ahok pun menilai apabila pembangunan IKN dilakukan di Kalteng, PT Pertamina telah memiliki banyak lahan di sana, sehingga tidak perlu repot untuk melakukan pembebasan lahan, termasuk soal transportasi yang lebih fleksibel menjangkau seluruh Pulau Kalimantan.
"Semua pegawai kita (Pertamina), semua kantor kita akan kita pindahkan ke Kalteng. Jadi ini kayak Denver, Amerika. Ini pesawat itu basenya di tengah. Jadi ke mana-mana hanya dua jam, dua jam, dua jam. Mungkin empat kali landing. Kita punya avtur sendiri," tuturnya.
Jika opsinya di Kalimantan Timur, Ahok lebih menyarankan agar pemindahan ibu kota ditempatkan di Balikpapan. Alasannya, aset PT Pertamina banyak di sana dan bisa digunakan pemerintah.
"Jadi usul saya nih. Kemudian tiba-tiba keluar semua putusin (IKN) di Kaltim. Soal Kaltim ini saya juga ada ngomong juga, ngomong begini, kenapa kalau mau ngotot di Kaltim, ya gampang pak," kata dia.
"Gampang. Ibu kota ini misal di Kaltim, pakai aja Balikpapan dan sekitarnya. Kenapa? Karena itu aset Pertamina itu ribuan hektare. puluhan ribu lahannya berantakan semua. Itu saja," sambungnya.
Namun demikian, Ahok tidak mengerti ternyata usulannya kepada Jokowi tidak ada yang direalisasikan. Sebab, pembangunan IKN ternyata dijalankan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ini jangan salah paham lagi ya. Nanti dibilang Ahok enggak sepakat IKN. Saya setuju IKN lho. Cuma sekarang kok mandeg, apa yang bikin mandeg, bebasin lahan bisa dua juta, satu juta setengah ya jelas saja mandeg lah,” tuturnya.
Padahal, Ahok mengatakan apabila sarannya diterima, sangat mudah untuk mendapatkan hak atas penggunaan lahan. Karena tidak mengikuti sarannya, alhasil banyak problem, seperti investor yang tidak masuk ke proyek IKN.
"Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin banyak oknum pejabat punya lahan. Memang punya perusahaan besar kebun diambil nggak bayar. Tapi yang lain nggak diapa-apain kok. Yang punya orang Jakarta masa diganti dua juta per meter," tuturnya
"Investor ya nggak mau masuk dong. Kalau saya bilang, kan harus masuk tuh properti. Kalau saya punya lahan sebesar satu meja ini, nggak laku, saya akan bilang lu tolong pengusaha bangun gedung ini ya, gratis tanahnya, gratis lu bangun," tambahnya.
Sementara saat ini, kata Ahok, pemerintah tidak bisa menjalankan rencananya untuk membiarkan para investor membangun properti di IKN. Sebab, mereka tidak ingin dibebankan biaya untuk pembebasan lahan yang bukan milik pemerintah.
"Kenapa ? Begitu lu bangun dua ini, ya kemudian bukan punya dia bos. Kalau tiba-tiba ada ini gedung, ini tiba-tiba jadi mahal enggak tuh punya gua ? Mahal punya saya. Tapi sekarang nggak bisa kasih gratis. Sekarang sudah semua punya orang,” tuturnya.
"Kalau gitu kenapa nggak dipakai saja yang Balikpapan (punya Pertamina)? Ini agak beda sedikit dengan Pak Anies yang menolak IKN. Kalau bagi saya IKN oke, tapi nggak usah ganti lahan. Bisa pakai di Kalteng atau di Balikpapan punya Pertamina. Dan sekali lagi mohon maaf ya, mohon maaf Pak Presiden,” sambungnya.
