Pilkada 2024

Kasus ini merupakan penanganan laporan yang teregistrasi pada tanggal 4 Maret 2025, Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/26.02/III/2025.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mendorong agar anggaran pemungutan suara ulang (PSU) di 24 Pilkada yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun.

MK memerintahkan pemungutan suara ulang dan mendiskualifikasi kader Partai Gerindra Trisal Tahir sebagai Calon Wali Kota Palopo.

alasan PDIP menggelar pembekalan bagi para kepala daerah terpilih agar visi-misi dapat terwujud.

Diketahui, putusan sengketa Pilkada 2024 akan digelar pada 4–5 Febuari 2025 besok.

Mendagri Tito Karnavian bersama Komisi II DPR bakal membahas mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah.

Saat ini jumlah sengketa Pilkada yang harus ditangani MK sebanyak 300. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan kepala daerah terpilih yang tak bersengketa di MK.

Total ada 310 perkara sengketa hasil Pilkada 2024, dengan rincian 23 perkara terkait pemilihan gubernur, 238 pemilihan bupati, dan 49 pemilihan wali kota.

Seharusnya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada 2024 dijadwalkan pada 7 Februari 2025.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 314 permohonan perselisihan atau sengketa hasil Pilkada 2024.

Tahapan Pilkada 2024 yang berlangsung saat ini adalah rekapitulasi hasil penghitungan secara berjenjang dan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) batal melayangkan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pilkada Jakarta menjadi kekalahan perdana Ridwan Kamil selama mengikuti kompetisi pemilu.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyindir pihak yang kalah Pilkada Serentak 2024 malah menyalahkan institusi lain.

Hasil rekapitulasi suara menunjukkan Gerindra menguasai sebanyak 14 dari 38 daerah Pilgub 2024.

Saat ini tinggal menunggu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta mengumumkan pasangan pemenang yaitu Pramono Anung-Rano Karno.

Meski sudah didaftarkan ke MK, Pasangan Sarif-Qalby masih tahap perbaikan berkas gugatan.

Pramono-Rano diketahui tinggal menunggu pengumuman resmi KPU Jakarta sebagai pemenang usai Mahkamah Konstitusi (MK) memberitahukan hasil gugatan.

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur itu diterima MK secara daring melalui simpel.mkri.id pada Rabu (11/12) malam.

Sulteng dan Sumut di antaranya telah mengajukan permohonan sengketa ke MK.