Ahok semprot Disparbud, hamburkan Rp 300 M buat yang tak pantas

Selama ini, Ahok menilai Disparbud DKI Jakarta banyak menggunakan anggaran yang tidak tepat sasaran.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan dalam satu tahun pemerintahannya masih banyak masalah krusial yang belum diselesaikan terutama soal penyusunan anggaran. Masalah penyusunan anggaran dan pengalokasiannya dapat terlihat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta.

Selama ini, Ahok menilai Disparbud DKI Jakarta banyak menggunakan anggaran yang tidak tepat sasaran, di antaranya dengan lebih memperbanyak acara-acara yang dinilai menghambur-hamburkan anggaran. Ahok bahkan mengatakan Disparbud pernah menggelontorkan Rp 300 M untuk hal yang dinilainya tak penting.

Melihat hal ini, Ahok mengungkapkan akan lebih tegas dan fokus dalam mengawasi penyusunan dan pengalokasian anggaran yang dilakukan Disparbud DKI Jakarta untuk tahun 2016.

"Saya semalam sampai jam 12 lewat. Satu hari tuh seharian. Harusnya kan bukan tugas saya gitu loh. Nah mereka berpikir saya enggak mungkin periksa. Kemarin saja Disparbud hampir Rp 300 miliar loh untuk sesuatu yang enggak pantas. Nah itu yang harus kuat-kuatan saja. Harus dijalankan, saya yakin," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (19/11).

Untuk tahun depan, Ahok mengungkapkan tidak masalah jika harus lembur untuk mengawasi tiap detail penggunaan anggaran Disparbud DKI Jakarta. Selanjutnya, hasil penyusunan tersebut, harus dimasukkan dalam e-budgeting agar dapat dikontrol.

"Ya sekarang saya suruh rombak nih, kita kerja lembur, kita bisa kerja sampai jam 12 malam terus ini, sampai minggu. Jadi kita Senin akan KUA-PPAS," tandasnya.

Mantan politikus Gerindra ini juga menambahkan, dalam upaya perbaikan ini dilakukan karena tak ingin lagi pencatatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 kembali molor dan dilakukan secara manual. Pasalnya, jika menggunakan manual, maka Ahok menilai tidak akan bisa memantau penggunaan anggaran tersebut.

"Jadi saya enggak mau KUA-PPAS dengan sistem manual. Kalau manual, balikin lagi dong ke zaman saya di 2012 yang saya marah-marah enggak jelas gitu loh. Nyusun KUA-PPAS tidak langsung di e-budgeting, mereka susun di Excel. Saya bilang gila saja kasih saya 1 gumpal kertas," jelasnya.

"Terus maunya bagaimana? Nanti baru diinput di Bappeda ramai-ramai. Saya bilang enggak mau. Saya maunya yang pegang password tungguin, langsung kita diskusi, langsung selesai dan print jadi tuh barang," tutup mantan Bupati Belitung Timur ini.