Ahok Sebut Penertiban Juru Parkir Liar Terkendala di Pemda, Diduga Ada Pembagian Uang
Menurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Ahok Sebut Penertiban Juru Parkir Liar Terkendala di Pemda, Diduga Ada Pembagian Uang
Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok menceritakan pengalamannya menertibkan juru parkir (jukir) liar di sejumlah fasilitas umum.
Menurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat. Ada pejabat Pemda, kata Ahok, kerap menolak usulan terkait rencana penertiban jukir liar.
Hal ini disampaikan Ahok saat ditanya soal kondisi Tanah Abang yang saat ini cenderung tidak teratur atau semrawut.
"Seperti di Waduk Melati (Tanah Abang) saya usul beberapa kali (ditertibkan), mereka ada oknum di Pemda yang tidak mau. Saya kira ada pembagian uang yang banyak sekali di parkir-parkir liar ini," kata Ahok melalui siaran YouTube Panggil Saya BTP, dikutip Sabtu (18/5).
Ahok bilang pernyataannya bukan tanpa alasan. Sebab, Ahok telah menemui para jukir untuk melihat langsung kondisi kehidupan sehari-harinya yang jauh dari kata mewah.
"Sebenarnya juru-juru parkir itu saya temui mereka kok. Mereka juga enggak jadi kaya raya kok, tukang terima setorannya yang jadi kaya saya kira. Juru parkir mah miskin-miskin aja, biasa-biasa aja, pas-pasan," ucap dia.
Selanjutnya, Ahok juga bercerita terkait upayanya menertibkan parkir liar di kawasan Sabang, Jakarta Pusat. Kala itu, Ahok membuat kebijakan bayar parkir nontunai atau cashless.
"Dengan parkir cashless itu tukang parkir kita gaji bagus semua kok, bisa gaji lebih baik dan penghasilannya banyak banget. Itu sehari bisa puluhan juta satu jalan," ucapnya.
Menurut Ahok, memperbanyak gedung-gedung parkir bisa menjadi salah satu opsi menertibkan parkir liar di Jakarta. Lokasi parkir, kata Ahok bisa dibangun di atas tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, termasuk di atas sungai-sungai.
Cara ini, lanjut Ahok juga pernah coba diusulkan, namun tidak terealisasi karena ada penolakan dari Pemda. Ahok berujar, pejabat Pemda juga seringkali ikut mempengaruhi warga agar tidak menyetujui rencananya.
"Mereka bilang 'enggak boleh Pak di atas sungai, pelanggaran'. Saya kadang-kadang ini memang kekeliruan kalau di kampung saya. Kadang ada oknum pejabat di DKI yang sengaja nakut-nakutin dan enggak boleh, enggak boleh karena takut setorannya hilang kan," ujar Ahok.
