Anggaran PT Transjakarta dipotong Rp 2,7 M karena pelayanan buruk
Sigit menambahkan, telah meminta pihak kepolisian agar menjaga jalur bus khusus koridor I dari kendaraan pribadi. Dia tidak ingin ada diskresi-diskresi yang selama ini menjadi alasan polisi membiarkan kendaraan pribadi melintas di jalur bus Transjakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terpaksa harus memangkas subsidi Rp 2,7 miliar kepada PT Transportasi Jakarta. Langkah ini diambil sebagai sanksi pinalti karena belum dapat memenuhi Standar pelayanan Maksimal (SPM).
Kepala Bidang Angkutan Darat dan Perkeretaapian Dinas perhubungan DKI Jakarta, Masdes Aerofi mengatakan, Dinas Perhubungan terus mengawasi operasional bus TransJakarta di bawah PT Transportasi Jakarta.
Bahkan setelah dilakukan evaluasi setiap triwulan, PT Transportasi Jakarta terkena pinalti berupa pemotongan subsidi Rp 1,5 miliar lantaran melanggar SPM. Sehingga saat pelarangan sepeda motor diberlakukan September mendatang, operasional bus Transjakarta pastinya akan diawasi lebih ketat.
"Jadi kita benar-benar konsen untuk menyiapkan fasilitas pengganti ketika larangan sepeda motor diberlakukan. Kalau bus lama dan ketidaknyamanan lainya dirasakan, pengguna bus diharapkan segera melaporkan ke pengaduan Dinas Perhubungan," kata Masdes di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/8).
Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjiatmoko mengakui, bila operasional bus Transjakarta masih banyak melanggar SPM dan terkena sanksi berupa pemotongan subsidi.
Bahkan, apabila pada saat laporan akhir tahun ternyata subsidi yang diajukan tahun ini Rp 2,8 triliun tidak terserap, Dishub DKI akan memotong separuhnya dari total subsidi yang diajukan tersebut.
"Kita konsen dalam meningkatkan layanan transportasi umum, khususnya bus TransJakarta beserta feedernya hingga ke pemukiman. Pada saat ujicoba nanti kami harap bus cadangan yang ada sekitar 10 persen dari total 1400 bus ditempatkan menjadi feeder guna melayani perjalanan pengendara motor dari awal perjalanannya," jelasnya.
Sigit menambahkan, telah meminta pihak kepolisian agar menjaga jalur bus khusus koridor I dari kendaraan pribadi. Dia tidak ingin ada diskresi-diskresi yang selama ini menjadi alasan polisi membiarkan kendaraan pribadi melintas di jalur bus Transjakarta.
"Jalur yang mix dengan kendaraan pribadi akibat tidak ada separator akan kami pasang kembali," tutupnya.
Baca juga:
Atlet sampai anak-anak ini gratis ongkos perjalanan seumur hidup
Pemprov DKI tolak bayar pengadaan bus Transjakarta tahun 2013
Demo karyawan & teror molotov buat bos PT TransJakarta
Buntut demo sopir, transjakarta bentuk tim masalah tenaga kerja
DKI akan resmikan koridor 13 & Simpang Susun Semanggi berbarengan
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Transjakarta apa saja yang akan dihapus dari aset Pemprov DKI? Merek Bus Transjakarta yang akan masuk kandang alias dihapus dari aset Dishub DKI Jakarta adalah: Zhongtong, Yutong, Hino, Mercedes, Hyundai, Komodo, Ankai, dan Inobus.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Kenapa ratusan bus Transjakarta akan dihapus dari aset Pemprov DKI? Ratusan Bus Transjakarta Siap-Siap Masuk Kandang Bukan karena terbengkalai, melainkan 417 bus Transjakarta itu disebut telah habis pemakaiannya. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bus tersebut sudah selesai masa pakainya oleh PT Transjakarta dan diusulkan dihapus dari aset. "Artinya, keseluruhan bus ini sudah selesai masa pakainya, maka ini diusulkan untuk dihapuskan," kata Kadishub.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan? Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.