Anies Akan Lelang Ulang ERP
Adapun proses lelang ERP yang sebelumnya dijalankan Pemprov DKI merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik.
Pemprov DKI Jakarta mengikuti pendapat hukum Kejaksaan Agung terkait lelang jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Sedangkan untuk aturan lelangnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih enggan menyatakan lebih detail.
"Yang (lelang) kemarin itu selesai. Sekarang kita mulai babak baru," katanya di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (15/8).
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk melengkapi persyaratan administratif Anies Baswedan? Badan Pekerja (BAJA) Anies-Imin tengah menyiapkan persyaratan administratif untuk pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Karena itu, Anies siap kapan saja. Termasuk bila pendaftaran di hari pertama. "Badan pekerja yang mulai bertugas, mereka sudah menyiapkan itu semua. Administrasinya dan semua hal-hal substantif, itu semua diselesaikan di badan pekerja. Jadi baja itu yang menyiapkan semuanya. Jadi kita siap kapan saja," jelas Anies.
-
Apa yang disindir Anies Baswedan tentang Gubernur DKI? Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya Capres Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Bagaimana Anies Baswedan menanggapi kekalahan Pilpres? "Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun," ujarnya."Tapi kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap ... kita tahu hanya jalan mendaki yang mengantarkan pada puncak-puncak baru."
-
Bagaimana Anies Baswedan ingin memastikan KPK menjaga kode etik? "Karena itu kemarin kami sampaikan, kalau kami bertugas, maka siapapun yang terpilih menjadi komisioner KPK, harus tanda tangan pernyataan, mentaati seluruh kode etik, bila melanggar kode etik maka mengundurkan diri. Bila komisioner KPK, maka harus menandatangani komitmen itu, bila melanggar kode etik maka mengundurkan diri," ujarnya.
-
Apa yang dititipkan Anies Baswedan kepada majelis hakim MK? Kita titipkan ke majelis hakim kepercayaan untuk menentukan arahnya ke depan. Kami yakin semoga majelis diberikan keberanian, kekuatan untuk memutus yang terbaik untuk Indonesia kedepan
-
Dokumen apa yang sedang diproses oleh Anies Baswedan? "Tadi saya diberitahu untuk SKCK bagi capres cawapres itu penandatanganannya tidak bisa diwakilkan tapi ditandatangani langsung Kabaintelkam. Jadi berkas berkas itu walaupun sudah lengkap sedang proses verifikasi," Proses tersebut membutuhkan waktu 24 jam. Maka SKCK capres cawapres Anies akan selesai pada besok."Proses verifikasi itu singkat tapi karena proses penandatanganan maka diperkirakan selesai besok jadi 24 jam selesai ditandatangani Kabaintelkam. Jadi saya menunggu besok insya allah selesai," kata Anies.
Adapun proses lelang ERP yang sebelumnya dijalankan Pemprov DKI merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik.
"Nanti sudah ada pembicaraan itu baru kita lakukan langkah hukumnya," jelas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah mengeluarkan pendapat hukum terkait lelang proyek jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) kepada Pemprov DKI Jakarta.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mukri menyatakan hasil pendapat hukum itu merekomendasikan agar Pemprov DKI mengulang proses lelang ERP. Akan tetapi, Mukri tidak dapat menjelaskan alasan dari hasil pendapat yang dikeluarkan pada Juli 2019.
"Ada hal prinsip yang memang harus diulang, menjadi alasan. Intinya, ada hal-hal yang sangat prinsip terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Mukri saat dihubungi, Rabu (14/8).
Dia menyebut hasil pendapat tersebut bersifat tidak wajib. Sehingga keputusan diserahkan kepada pihak Pemprov DKI.
"Kita sudah berpendapat seperti itu. Namun, keputusan silakan kepada Pemprov," ucapnya.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Kelanjutan ERP, Anies Baswedan Ingin Gunakan Teknologi Terbaru
Dishub DKI Jakarta: ERP Kita Tetap Progres
Kejagung Sarankan Pemprov DKI Lelang Ulang ERP
Kawasan Ganjil Genap Diperluas, Apakabar Rencana ERP?
BPTJ Sebut Penerapan ERP Bakal Tingkatkan Jumlah Penumpang MRT
Ditargetkan Berlaku Tahun Ini, ERP Bakal Gantikan Sistem Ganjil Genap
BPTJ Desak Pemprov DKI Segera Berlakukan ERP