Anies Baswedan: Bapak Ibu Kirim Uang ke Pabrik, Berhenti Kerjakan Ini!

Anies: Stop Doing This!

Gubernur DKI Anies Baswedan menyoroti anggaran tentang belanja Alat Tulis Kantor (ATK). Anggaran belanja ATK pada 2020 mencapai Rp1,722 triliun melonjak drastis dibandingkan tahun 2019 yang hanya Rp409,6 miliar.

Dari total anggaran itu, Anies mengambil contoh pos anggaran ATK di Sudin Jakarta Timur. Pada 2019, anggaran ATK Sudin Jaktim mencapai Rp35 miliar dan melonjak menjadi Rp337 Miliar. "Jelasin deh, penjelasannya 800 persen peningkatannya," ujar Anies.

Dia kembali menyinggung anggaran lain yang terlalu boros. Dia menyebut anggaran untuk membeli ballpoint sebesar Rp635 miliar. Lalu Anies mengambil tiga laser pointer.

"Masih mau belanja lagi? Di mana-mana ada begini. bapak ibu kirim uang ini ke pabrik. Teruskan saja kirim uang itu ke pabrik-pabrik," kata Anies.

"Stop doing this! Berhenti kerjakan ini," tegasnya.

Kita Sumbang ke Pabrik Stabilo Rp 3 miliar

Dalam video yang diunggah Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Anies kembali menyinggung anggaran belanja lain yang tak masuk akal. Yakni anggaran pembelian kertas yang tertulis sebesar Rp213 miliar. Lalu anggaran untuk membeli tinta printer Rp407,1 miliar. Termasuk anggaran stabilo yang dipatok sebesar Rp3 miliar.

"What is going on bapak ibu? Apa yang sedang terjadi? Kita sumbang ke pabrik stabilo Rp3 miliar".

Lalu Anies menyoroti anggaran pembelian penghapus. Dia menunjuk layar. "Penghapus Rp31 miliar gimana coba? Ini enggak punya kalkulator?" tanya Anies heran.

Menurutnya, anggaran semacam ini bisa lolos karena kecil-kecil. Karena itu Anies meminta seluruh jajarannya menyisir ulang proses penyusunan anggaran.

Ini Salah Kode Rekening atau Salah Apa?

Anies Baswedan kembali menyoroti terkait anggaran pengadaan kertas F4 di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II yang mencapai Rp39 miliar. Anies merasa heran anggaran kertas mencapai miliaran rupiah.

"Ini salah kode rekening atau salah apa? Kegiatannya penyediaan BOP SMA ini cuma satu kegiatan dengan nama belanja alat tulis kantor. Apa ini pak? Kalau bapak tarik nafas gimana saya pak?," kata Anies.

Pihak Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara yang hadir berdalih data yang disampaikan dalam draf anggaran itu belum fix.

"Teman-teman belum menggunakan data yang fix, ini adalah data belanja seluruh sekolah, Pak. Di 2100 masing-masing sekolah sudah menyusun anggaran kebutuhan sesuai dengan anggaran kebutuhan real sekolah di dalam sistem RKAS. Untuk BOP ada 23 rekening, kita sedang koordinasi dengan BPKD untuk mengganti usulan yang belum fix dari masing-masing sudin," jawab pihak sudin.

Mendengar jawaban anak buahnya, Anies meminta agar usulan-usulan tak wajar segera diubah. Jangan berdalih masuknya anggaran tersebut karena satu dan lain hal.

"Kalau lihat masalah tidak perlu defensif, yes it's a problem we'll solve it. Attitude nya harus begitu, bukan mari kita cari akrobat penjelasannya, enggak usah. Masalah akui, bereskan," tegas Anies.

Ini Niat Inspeksi atau Jalan-Jalan

Anies sempat mengkritisi rencana Dinas Bina Marga terkait pengadaan sepeda motor. Anies memaparkan data, pengajuan motor lebih kurang 39 unit dengan harga per unit Rp30 juta. Dia kemudian menyuruh untuk direvisi, menjadi pembelian sepeda.

"Dibereskan nanti Pak. Bina Marga belanjanya sepeda, periksa pakai sepeda itu langsung tahu jalan rata dan tidak rata. Kalau pakai sepeda langsung terasa. Dan pakai sepeda itu buat bapak ibu lihat detailnya." kata Anies.

Anies juga menyoroti anggaran pengadaan motor itu masuk dalam belanja modal alat-alat berat. Harga satu unit motor juga dia pertanyakan.

"Ini kegiatannya pengadaan alat-alat berat, tapi di dalamnya masuk sepeda motor. Memang nilainya segini ya per unit sepeda motor? Itu e-catalog ya? Mahal juga ya? ini niat inspeksi atau jalan-jalan," ungkap Anies.

Pesan Anies ke Bawahan: Dont Do it The Lazy Way

Anies tak ingin anggaran disusun secara asal-asalan. Dia melarang jajarannya mengerjakan sesuatu dengan malas.

"Saya ingin dalam bapak ibu merancang anggaran, saya ingin don't do it the lazy way. Don't do it lazy way. Apa itu? ya pokoknya ada," tegas Anies.

Untuk itu, Anies juga menunjukkan beberapa contoh gambar infrastruktur yang dikerjakan asal-asalan. Misalnya, lubang pohon yang dibuat di luar titik pohon.

"Coba kita lihat ini tulisan stop (di gambar bertulisan stpo) ini semua adalah Doing thing in lazy way pokoknya semua sudah dikerjakan," kata Anies.

Ia mengingatkan kepada anak buahnya dalam membuat anggaran jangan sampai melupakan tujuan akhirnya yakni membuat keadilan. "Pokoknya ada anggaran nanti pas anggarannya diliat baru kita kaget-kaget. Saya ingin kita jadi pemimpin betulan artinya pemimpin punya tujuan mendidik siapapun yang ada diorganisasi,"

Jangan ada yang Diselip-selipkan

Dalam video itu, Anies meminta anak buahnya agar kembali memeriksa anggaran yang sempat diajukan. Sebab dia menemukan sejumlah anggaran yang tidak masuk akal bila dibandingkan dengan pengajuan APBD 2019.

"Jadi bapak ibu sekalian, kenapa mendadak dipanggil? Karena waktu kita mepet. We are running out of time, saya minta bapak ibu sekalian, kembali ke tempat masing-masing, lalu sampaikan ini, lalu segera kerja," kata Anies dalam video itu.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kemudian memberikan waktu jajarannya untuk melakukan revisi hingga Kamis, 24 Oktober 2019. Dia juga berpesan agar mereka jujur dalam pengadaan anggaran tanpa ada komitmen dengan pihak lain.

"Jangan ada yang diselip-selipkan. Sudah terlanjur? tidak ada terlanjur. Kalau ada komitmen-komitmen macam-macam, katakan ini instruksi Gubernur. Batalkan komitmen-komitmen aneh-aneh itu," ucapnya.

Anies juga meminta agar penyusunan anggaran tidak berpedoman asal jadi. Sebab, kata Anies, hal penting dalam penyusunan anggaran berprinsipkan keadilan.

"Kita kerjakan sama-sama. Kalau ada yang tidak mau ikut mandat ini, jangan berada di barisan ini. Karena mandatnya adalah keadilan sosial," ujar dia.

Dia juga mengingatkan setiap SKPD untuk menjelaskan secara gamblang ketika melakukan rapat pembahasan anggaran bersama DPRD DKI. Sehingga setiap anggaran yang dicantumkan harus dapat dipaparkan berdasarkan data dan logika.

"Maju ke sana itu tidak boleh tidak bisa menjelaskan, harus bisa menjelaskan. Jangan dilepaskan kepada Pak Sekda. Jangan dilepaskan kepada Asisten, tapi harus bisa pertahankan di situ," paparnya.