Anies Ingin Ada Intervensi Pemda soal Integrasi Sistem Pendidikan
Anies memberi contoh seorang murid atau wali murid tidak merasakan dampak kebijakan Kementerian Agama karena bersekolah di pendidikan umum, begitu sebaliknya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut adanya potensi ketimpangan sekolah yang berbasis pendidikan umum dengan pendidikan keagamaan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menilai perlu adanya intervensi oleh pemerintah daerah untuk melakukan integrasi agar potensi tersebut tidak terjadi.
"Saya kira ini aspek yang harus kita review lebih jauh, apakah ada terobosan atau regulasi yang memungkinkan Pemda untuk bisa terlibat lebih jauh dalam pelayanan pendidikan, baik umum maupun keagamaan," ujar Anies dalam forum diskusi terpumpun VOX Populi Institute Indonesia, Kamis (25/6).
-
Di mana Anies Baswedan menamatkan pendidikan menengah atasnya? Anies Baswedan mengenyam pendidikan menengah atas di SMA N 2 Yogyakarta.
-
Kapan Anies Baswedan menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Kerja pada tahun 2014 - 2016
-
Apa yang disampaikan Anies Baswedan di sidang perdana PHPU? "Karena memang sebagai prinsipal di awal kami hadir menyampaikan pesan pembuka sesudah itu nanti disampaikan lengkap oleh tim hukum," kata Anies, kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang dijemput Anies Baswedan? Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
-
Siapa kakek dari Anies Baswedan? Sebagai pria berusia 54 tahun, Anies Baswedan adalah cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang diplomat yang pernah menjabat sebagai wakil Menteri Muda Penerangan RI dan juga sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia.
-
Apa yang ingin diberantas oleh Anies Baswedan? “Saya sudah berkomitmen untuk memberantas semua kegiatan ilegal, semua itu harus diberikan sanksi tegas dan dihukum,” tutupnya.
Sebagai contoh, ujar Anies, perbedaan induk regulasi yang menerapkan pendidikan umum dan keagamaan akan berdampak pada orang tua. Nota bene sebagai pembayar pajak yang memiliki hak mendapat kualitas pendidikan yang baik.
Misalnya, Anies memberi contoh seorang murid atau wali murid tidak merasakan dampak kebijakan Kementerian Agama karena bersekolah di pendidikan umum, begitu sebaliknya. Hal seperti ini, disebutnya perlu ada pembenahan lebih lanjut untuk menerapkan kesetaraan kualitas pendidikan.
Dia menambahkan, apabila tidak ada tindak lanjut mengenai integrasi sistem pendidikan, bukan tidak mungkin akan terjadi ketimpangan serius.
"Nampaknya sederhana tapi kita perlu pikirkan jangka panjang. Bagi Jakarta, mungkin tidak sebesar tempat lain, tapi bila tidak serius, ada potensi gap hasil pendidikan yang amat serius antar keduanya," ucap Anies.
Baca juga:
KPAI Sebut Siswa Terkendala Kuota sampai Beban Tugas saat Sekolah Online
KPAI Usul Internet Gratis sampai Jam Belajar Diperpendek Selama Sekolah Online
Biznet Goes to School Online Dirilis, Tawarkan Materi Mendidik dan Menarik Siswa SMA
Pandemi Covid-19, Dikti Putuskan Perkuliahan Satu Semester ke Depan Lewat Daring
Pendaftar Peserta Didik Baru di DKI Sudah Mencapai 100 Ribu Lebih