Anies Sebut Transportasi Umum Lebih Penting Dari ERP
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut membangun transportasi umum lebih penting dibandingkan dengan proyek jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Dia mengatakan, transportasi umum merupakan inti dari kebijakan transportasi di Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut membangun transportasi umum lebih penting dibandingkan dengan proyek jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Dia mengatakan, transportasi umum merupakan inti dari kebijakan transportasi di Ibu Kota.
"Kita lebih penting membangun transportasi umumnya daripada ERP-nya," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/1).
-
Siapa kakek dari Anies Baswedan? Sebagai pria berusia 54 tahun, Anies Baswedan adalah cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang diplomat yang pernah menjabat sebagai wakil Menteri Muda Penerangan RI dan juga sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia.
-
Apa yang dititipkan Anies Baswedan kepada majelis hakim MK? Kita titipkan ke majelis hakim kepercayaan untuk menentukan arahnya ke depan. Kami yakin semoga majelis diberikan keberanian, kekuatan untuk memutus yang terbaik untuk Indonesia kedepan
-
Kapan Anies Baswedan menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Kerja pada tahun 2014 - 2016
-
Siapa yang dijemput Anies Baswedan? Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
-
Kapan Anies Baswedan dilahirkan? Ia lahir pada tanggal 7 Mei tahun 1969, di Desa Cipicung, Kuningan, Jawa Barat.
-
Bagaimana Anies Baswedan menanggapi kekalahan Pilpres? "Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun," ujarnya."Tapi kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap ... kita tahu hanya jalan mendaki yang mengantarkan pada puncak-puncak baru."
Mengenai ERP, dia mengungkapkan, untuk proses lelang masih menunggu pendapat hukum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
"Memang kita lagi nunggu fatwa dari Kejaksaan soal prosesnya," tutupnya.
Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan mengajukan anggaran sebesar Rp 800 juta untuk menyusun rencana teknis pengembangan kebijakan ERP di DKI Jakarta.
"Pagu anggaran untuk rencana teknis pengembangan ERP pada 2019 sebesar Rp 800 juta," jelas Sekretaris BPTJ Hindro Surahmat saat mengadakan rapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (18/9).
Aturan ERP ini merupakan usulan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai pengenaan tarif terhadap kendaraan bermotor di sejumlah ruas jalan arteri di Ibu Kota.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta menargetkan, kebijakan tersebut mulai dapat diterapkan pada April 2019 mendatang.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Wapres JK Bertemu Anies Bahas Efisiensi Transportasi Ibu Kota
Anies Baswedan Berencana Bangun Lahan Parkir di Luar Jakarta
Bina Marga Bongkar Pagar dan Separator Jalan Galunggung
Pemprov DKI akan Bangun Lahan Parkir di Luar Jakarta dan Tarif Parkir Dinaikkan
Pemerintah Buka Peluang Serahkan Pengelolaan Moda Transportasi Jabodetabek ke DKI
Beda dengan Jokowi, Anies Sebut Kerugian Akibat Macet di Jabodetabek Capai Rp 100 T