Atas nama kesejahteraan, RT/RW era Anies-Sandi minta digaji
Terkait persoalan RT/RW juga disampaikan warga Kecamatan Koja, Irsyad. Dia meminta agar ada keseragaman kebijakan terkait LPJ Ketua RT/RW. Karena menurutnya selama ini ada juga kelurahan yang tak memberlakukan kewajiban membuat LPJ bagi Ketua RT/RW.
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno telah menaikkan dana operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebesar Rp 500.000. Sehingga dana operasional RT yang semula Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta, sedangkan RW, semula Rp 2 juta menjadi Rp 2,5 juta.
Walaupun sudah memiliki dana operasional, nantinya RT/RW boleh saja memungut iuran dari warga untuk kegiatan bersama. Pungutan dapat dilakukan selama masih memenuhi syarat yang tercantum di Pasal 44 Ayat 1 Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
Dalam Pergub itu pembiayaan pelaksanaan kegiatan RT/RW dapat diperoleh dari swadaya penduduk RT/RW, pemerintah, bantuan lain yang sah dan tidak mengikat, dan/atau usaha-usaha lain yang sah.
Namun dalam pertemuan antara Anies-Sandi bersama ribuan warga Jakarta Utara di Mahaka Square, Kelapa Gading, Selasa (12/12), salah seorang Ketua RT dari Kecamatan Penjaringan meminta agar mendapatkan perhatian.
Dia meminta agar Anies-Sandi memperhatikan kesejahteraan Ketua RT/RW di Jakarta. Untuk itu, pemimpin Pemprov DKI Jakarta itu diminta untuk mengeluarkan kebijakan memberikan gaji kepada Ketua RT/RW.
"Kami mohon gubernur tolong perhatikan RT dan RW karena keberhasilan pemerintah itu tergantung RT/RW. Ketua RT/RW harus digaji supaya bisa bekerja maksimal dan benar-benar bekerja untuk sejahterakan masyarakatnya," usulnya.
Terkait persoalan RT/RW juga disampaikan warga Kecamatan Koja, Irsyad. Dia meminta agar ada keseragaman kebijakan terkait LPJ Ketua RT/RW. Karena menurutnya selama ini ada juga kelurahan yang tak memberlakukan kewajiban membuat LPJ bagi Ketua RT/RW.
"Tak ada keseragaman antar satu wilayah dengan wilayah lain. Begitu juga dengan LPJ. LPJ itu ada kelurahan lain ikut sertakan kuitansi dan dokumentasi dan wilayah lain tidak," jelasnya.
Menanggapi usulan warga, Anies mengatakan, akan menampung semua aspirasi tersebut. "Semua aspirasi kita tampung. Nanti kita lihat," ujarnya singkat ditemui usai kunjungan kerja.