Batal beli tanah, Ahok sindir BPK 'Yang Maha Kuasa'

“Mereka berpikirnya secara prosedural (BPK) saja dan ini yang saya protes," ujar Ahok.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), akhirnya membatalkan pembelian lahan di sekitar Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, yang rencananya akan dibangun sebagai rumah sakit khusus kanker.

Untuk proyek itu, Pemprov DKI sudah menggelontorkan dana hingga Rp 1,5 triliun. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhirnya menganggap jika harga pembelian tanah tersebut kemahalan yakni Rp 191 miliar.

"Kami batalkan lah. Karena bagaimana bisa melawan 'Yang Maha Kuasa' tanda kutip,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/7).

Ahok kembali menyinggung soal catatan BPK yang menengarai pemerintah DKI, saat membeli lahan tanpa melalui proses taksiran harga (appraisal), melainkan langsung dengan banderol nilai jual obyek pajak (NJOP). Padahal, menurut Ahok, harga appraisal pasti jauh lebih tinggi dibandingkan NJOP.

“Mereka berpikirnya secara prosedural saja dan ini yang saya protes," ujar Ahok.

Ahok mengatakan, jika rencana pembelian lahan itu batal, maka pemerintah DKI harus membeli lagi lahan itu dengan skema appraisal yang akan naik terus di tiap tahun berikutnya. Maka dari itu, Ahok yakin harga lahan itu nantinya akan jauh lebih mahal, dibanding nominal yang pernah dibayarkan sebelumnya.

"Ya sudah kalau lebih mahal, saya akan beli lagi. Terus nanti kalau kata BPK salah lagi, pasti jadi 'temuan' mereka lagi,” ujar Ahok.

Diketahui, BPK memberikan predikat 'wajar dengan pengecualian' (WDP) pada laporan keuangan DKI, menyusul 70 temuan pertanggungjawaban anggaran yang dianggap bermasalah senilai Rp 2,16 triliun. Lembaga audit anggaran itu menyebut, ada Rp 442 miliar yang terindikasi merugikan daerah.

Baca juga:
Sangsi kredibilitas BPK, Ahok sebut 'ini ada apa?'
Ahok tolak perantau datang ke Jakarta kecuali miliki keahlian
Ahok: Dinasti politik boleh, yang enggak itu dinasti korupsi
Ahok: Dinasti politik boleh asal mau mati buat rakyat
Ini kejanggalan-kejanggalan audit BPK versi Ahok