Cegah dana masuk UMKM abal-abal, Ahok gandeng Bank DKI salurkan KUR
Ahok ingin memastikan UMKM yang benar-benar berbisnis.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Pemerintah Provinsi sedang berusaha keras untuk membuat pasar tetap stabil. Salah satu fokus utamanya adalah menggerakkan sektor Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) melalui suntikan dana.
Namun, tidak mudah bagi Pemprov DKI memberikan suntikan dana segar kepada UMKM. Sebab, tak sedikit UMKM abal-abal membuat Ahok mengakali penyalahgunaan dana dengan cara transfer.
"Kami lewat Bank DKI, masalahnya kan sampai saat ini datanya enggak ada yang jelas. Tahun inikan Rp 300 miliar lebih. Target saya Rp 1 triliun satu tahun untuk suntikan," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/4).
Penggunaan Bank DKI sendiri, Ahok menjelaskan, untuk melakukan seleksi mana-mana saja UMKM yang memang berbisnis. Namun, etikat baik tersebut tidak disambut baik. Selama setahun terakhir belum semua UMKM mendaftarkan diri ke bank milik Pemprov DKI Jakarta tersebut.
"Kalau kamu sudah pegang ini (Bank DKI) selama setahun, dan kami pelajari perilaku mu. Baru kami bisa kasihkan kredit," tegas mantan Bupati Belitung Timur ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Irwandi mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pengumpulan data identitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di lima kota administrasi DKI Jakarta. Hal ini berkenaan dengan program pemberian kredit usaha rakyat (KUR) kepada UMKM.
"Saya sedang melakukan pendataan PKL berdasar Ingub 170 tahun 2014 dan KTP diwajibkan di Lokasi Sementara (loksem) dan Lokasi Binaan (lokbin)," kata Irwandi saat dihubungi, Kamis (28/4).
Selain itu, menurutnya, saat ini sudah ada sekitar 120 ribu identitas yang sudah terdata dari masing-masing wilayah administrasi di Jakarta.
"Buat pendataan aja 5 wilayah enggak sampai 200 ribu, cuma ada 120 ribuan lah," terangnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil mengantongi pendapatan Rp 13,101 triliun atau 22,20 persen dari target Rp 59 triliun per hingga 22 April 2016 ini. Walaupun pencapaian ini tinggi, namun kondisi ekonomi perekonomian nasional dan daerah tetap harus diperhatikan.
Baca juga:
Pusing cara kerja Ahok, sekda bilang 'pak agak pelan sedikit kerja'
Sekda soal kepemimpinan Ahok: Saya tak ada kepentingan, jadi cocok!
Ahok soal DKI kalah lawan warga Bidara Cina: Biar saja!
Ahok janjikan Pemprov DKI yang perbaiki rusun bila ada kerusakan
Selain geng golf, Prabowo sebut di DKI juga ada geng motor gede
-
Siapa yang mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Terkait dengan kebijakan tersebut, BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk me-review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Apa yang dimaksud dengan UMKM? Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang turut mendukung perekonomian suatu negara.
-
Bagaimana BRI mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Dengan demikian, dukungan dengan memberikan pendanaan kepada UMKM akan mendorong roda perekonomian Indonesia. Hingga kuartal I/2023, BRI sendiri berhasil mencatat pertumbuhan kredit di sektor UMKM sebesar 9,6% year on year (yoy) dengan nominal mencapai Rp989,6 triliun.
-
Apa itu UMKM? UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan modal terbatas, tetapi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.
-
Apa yang menjadi alasan BRI mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? “Maka butuh policy seperti rencana pemerintah tersebut, sehingga akan menambah daya jelajah dan konsumsi kredit UMKM di masa yang akan datang. Kami telah lama memperjuangkan hal ini jadi kami menyambut baik rencana tersebut,” ujar Sunarso.