DPRD DKI Sebut Subsidi MRT-LRT Bisa Masuk APBD Perubahan
Selain tambahan subsidi, lanjut Suhaimi, pihaknya tengah mengusulkan tarif gratis untuk moda transportasi tersebut khusus bagi warga ber-KTP DKI. Alasannya, sebagai stimulasi warga Ibu Kota agar berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, masih bisa menambahkan besaran anggaran untuk subsidi tarif transportasi (MRT) dan light rail transit (LRT). Caranya, dengan masukannya di APBD Perubahan DKI 2019.
"Kalau (subsidi) kurang, nanti di (APBD) perubahan diajukan," katanya saat dihubungi, Kamis (21/3).
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Kapan LRT Jabodetabek resmi dibuka? Resmi dibuka pada 28 Agustus 2023 oleh Presiden Joko Widodo, LRT Jabodetabek memberikan pilihan transportasi modern yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan serta memudahkan mobilitas bagi para pekerja dan penduduk di sekitar stasiun.
-
Apa solusi yang diusulkan Jokowi untuk menutup kerugian MRT dan LRT? Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau "electronic road pricing" (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut."Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi," kata Jokowi.
-
Di mana PDRI didirikan? Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.
Saat ini, Pemprov DKI mengalokasi subsidi tarif untuk masing-masing moda transportasi tersebut senilai Rp 572 miliar untuk MRT dan Rp 327 miliar untuk LRT. Angka tersebut berpatok pada rencana tarif rerata MRT Rp 10.000 per penumpang dan Rp 6.000 per penumpang untuk LRT.
Selain tambahan subsidi, lanjut Suhaimi, pihaknya tengah mengusulkan tarif gratis untuk moda transportasi tersebut khusus bagi warga ber-KTP DKI. Alasannya, sebagai stimulasi warga Ibu Kota agar berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
"Rekomendasi akan disampaikan ke pimpinan DPRD DKI untuk kemudian diputuskan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab)," lanjutnya.
Diketahui LRT Jakarta fase 1 memiliki rute Kelapa Gading-Velodrome, dan MRT Jakarta fase 1 rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI). Penetapan tarif keduanya akan diketok pada Rapimgab Senin (25/3).
Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Jokowi Jajal MRT Bersama Chelsea Islan dan Disabilitas
Disabilitas Nikmati Fasilitas MRT
Jajal MRT, Jokowi Dapat Keluhan dari Penyandang Disabilitas
Transportasi Jakarta Terintegrasi, Anies Siap Kerja Naik MRT
Di Depan Pengusaha, Jokowi Singgung Pembangunan MRT Keputusan Politiknya Bersama Ahok