Fraksi PDIP ajak partai-partai interpelasi Anies Baswedan
Fraksi PDIP ajak partai-partai interpelasi Anies Baswedan. Dengan banyaknya UU dan Perda yang dilanggar oleh Anies-Sandi dalam mengeluarkan kebijakan menjadi dasar Fraksi PDIP mengkaji hak interpelasi. "Arah kita akan ke sana," tegas Gembong.
Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta mengajak partai-partai untuk mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan. Hak interpelasi diajukan karena berbagai kebijakan yang telah dijalankan Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dinilai membuat Jakarta semakin semrawut.
Dengan berbagai kritik yang dilayangkan kepada Anies-Sandi dalam 100 hari masa kerja mereka sebagai pemimpin di Jakarta, PDIP membantah pihaknya bersitegang dengan eksekutif. Mengingat pada tahun 2017 lalu PDIP kalah bersaing dalam Pilkada DKI Jakarta.
-
Kapan DPD PDIP Jawa Barat akan mendaftarkan Anies-Ono? Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDIP Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan Calon Gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, kritik tersebut disampaikan agar kebijakan pembangunan di Jakarta ke depan menjadi lebih baik. "Fraksi PDIP menjalankan fungsinya, fungsi kontrol. Kita memanfaatkan semaksimal mungkin fungsi kontrol untuk mengawal jalannya pemerintahan dalam lima tahun ke depan," jelasnya, Rabu (24/1).
Dengan banyaknya UU dan Perda yang dilanggar oleh Anies-Sandi dalam mengeluarkan kebijakan menjadi dasar Fraksi PDIP mengkaji hak interpelasi. "Arah kita akan ke sana," tegas Gembong.
Pihaknya yakin ini bisa ditindaklanjuti. Mengenai rencana ini pihaknya akan segera mematangkan dan berkomunikasi dengan fraksi lain.
"Agar niat kita membangun Jakarta ke arah yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama-sama," tegasnya.
Dasar mengajukan hak interpelasi sebagai upaya saling koreksi antara legislatif dan eksekutif dan memaksimalkan fungsi pengawasan. Menurut Gembong, NasDem juga telah sepakat untuk bersama-sama mengajukan hak interpelasi. Dan pihaknya akan mengajak semua fraksi lain soal rencana ini.
"Termasuk dengan Gerindra, termasuk dengan PKS. Semua kita komunikasikan. Niat kita adalah untuk mengoreksi kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan," tutupnya.
Baca juga:
Sandi tantang Gembong tunjukkan bukti Tanah Abang makin semrawut karena jalan ditutup
Ketua DPRD DKI minta Anies-Sandi fokus tingkatkan sumber pendapatan daerah
Sandi sebut harga beras bakal turun & warga bisa bernapas lega
PKS bangga janji kampanye Anies-Sandi terpenuhi di 100 hari kerja
Fadli Zon soal 100 hari kerja Anies-Sandi: Sudah 'on the right track'
PDIP DKI kritik rumah DP Rp 0 ala Anies-Sandi tak sesuai janji saat kampanye
Melihat desain rumah DP 0 rupiah ala Anies-Sandi