Fraksi PDIP DKI Kritik Heru Budi, Nilai Penetapan Desil Penerima KJMU Terlalu Ketat & Kaku

Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak, mengkritik Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, terkait pemeringkatan kesejahteraan (Desil) penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Dalam memberikan KJMU, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggunakan sumber data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) kategori layak yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang juga telah dipadankan dengan data registrasi sosial ekonomi (Regsosek).

Selain itu, juga terdapat pemeringkatan kesejahteraan atau desil untuk peserta didik/mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan KJMU. Desil ini dibagi atas kategori sangat miskin (desil 1), miskin (desil 2), hampir miskin (desil 3), dan rentan miskin (desil 4).

Bagi masyarakat yang terdata dalam pemeringkatan kesejahteraan Desil 5,6,7,8,9,10 masuk kategori keluarga mampu. Sehingga, tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan KJMU.

Jhonny menilai, Heru terlalu ketat terkait penetapan desil ini. Sebab, dia meyakini data desil pun tak sepenuhnya akurat.

"Pemprov seharusnya tidak menetapkan begitu ketatnya persoalan kemiskinan orang tua murid ini dengan membuat desil," kata Johnny saat dikonfirmasi, dikutip Kamis (7/3).

Akibatnya, peserta didik/mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, malah dianggap mampu. Hal ini, kerap menghambat mahasiswa mendapat bantuan KJMU.

"Saya pikir mulailah kita (Pemprov) harus punya sense of crisis. Kita ini kan baru selesai Covid, secara medis oke lah kita sudah sehat tapi dampak ekonomi dari Covid itu kan masih menerpa masyarakat," 

kata Jhonny. 

Sekretaris Komisi E Bidang Kestra DPRD DKI Jakarta ini, mendorong Heru Budi untuk turun langsung ke tengah-tengah masyarakat.

Supaya, kata dia tidak terlalu kaku dalam memutuskan kebijakan.

"Dia (Heru Budi) harus turun gunung, tidak bisa hanya mendengarkan dari laporan-laporan dari bawahan tok," kata Johnny.