Gandeng Kejaksaan Tinggi, Pemprov DKI Bangun Wilayah Bebas Korupsi
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini berharap, dengan apel tersebut akan menyebarkan semangat baru anti korupsi dan pelayanan birokrasi yang bersih ke seluruh institusi di ibukota, khususnya jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berkerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta membangun wilayah bebas korupsi (WBK). Kerja sama ini dituangkan melalui penandatanganan komitmen membangun dan mendukung zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam apel bersama di Lapangan Monas, Jakarta Pusat.
Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan beserta jajaran Pemprov serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) itu juga sebagai bentuk dukungan agar zona integritas segera dicapai Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
-
Apa yang disindir Anies Baswedan tentang Gubernur DKI? Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya Capres Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa berita bohong yang disebarkan tentang Anies Baswedan? Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sasaran berita bohong atau hoaks yang tersebar luas di media sosial. Terlebih menjelang Pilkada serentak 2024.
-
Apa yang dititipkan Anies Baswedan kepada majelis hakim MK? Kita titipkan ke majelis hakim kepercayaan untuk menentukan arahnya ke depan. Kami yakin semoga majelis diberikan keberanian, kekuatan untuk memutus yang terbaik untuk Indonesia kedepan
-
Siapa kakek dari Anies Baswedan? Sebagai pria berusia 54 tahun, Anies Baswedan adalah cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang diplomat yang pernah menjabat sebagai wakil Menteri Muda Penerangan RI dan juga sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia.
-
Bagaimana Anies Baswedan menanggapi kekalahan Pilpres? "Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun," ujarnya."Tapi kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap ... kita tahu hanya jalan mendaki yang mengantarkan pada puncak-puncak baru."
-
Apa yang dilakukan oleh Koalisi Perubahan untuk memenangkan Anies Baswedan? Koalisi Perubahan sudah melakukan pelatihan juru kampanye untuk memenangkan Anies Baswedan.
"Kita sama-sama menginginkan ibukota benar-benar menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah yang birokrasinya bersih melayani, ini adalah pencanangan yang kita dukung," kata Anies seperti dilansir dari Antara, Senin (25/2).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini berharap, dengan apel tersebut akan menyebarkan semangat baru anti korupsi dan pelayanan birokrasi yang bersih ke seluruh institusi di ibukota, khususnya jajaran Pemprov DKI Jakarta.
"Kita berharap di seluruh instansi khususnya yang berada di jajaran Pemprov DKI bisa menuntaskan program ini, dan dengan Kejaksaan Tinggi," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Warih Sadono mengatakan, pencanangan zona integritas ini semata-mata untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan.
Tujuan digelarnya apel ini adalah agar kita melakukan perbaikan di sektor pelayanan publik sekaligus peningkatan kinerja guna memberikan pelayan kepada masyarakat pencari keadilan, kata Warih.
Sesuai Permenpan 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah Zona integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga, dan pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sementara Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Baca juga:
Diusulkan Rp 10.800, Penetapan Tarif LRT Jakarta Tunggu Putusan Anies Baswedan
Sebelum Umumkan Tarif MRT, Anies Bakal Konsultasi dengan DPRD DKI
Besaran Tarif LRT Jakarta Masih Tunggu Keputusan Pemprov DKI
Gubernur Anies akan Rombak 1.100 Pejabat DKI Sore Ini
Anies Baswedan Evaluasi Pemadaman di Air Pasca-Kebakaran 34 Kapal Nelayan
Sidak Diam-diam, Anies Kagum Hasil JPO GBK Karya Anak Bangsa