Golkar sebut Jakarta makin macet karena kebijakan Pemprov DKI

Kata Firman, warga patut mempertanyakan dan dapat melakukan gugatan class action atas kebijakan Pemprov DKI.

Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar Firman Soebagyo menyebut Ibu Kota semakin hari semakin macet. Firman menyebut kemacetan ini terjadi karena ulah kebijakan Pemprov DKI.

"Hal tersebut perlu dipertanyakan, menurut saya, bahwa jalan raya dibangun dengan menggunakan anggaran dari negara melalui APBN sedangkan APBN berasal dari uang rakyat hasil pungutan pajak yang dibayar rakyat salah satunya," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/6).

"Tetapi ironisnya jalan raya yang logikanya dibangun untuk rakyat sekarang di sekat dengan tembok dan dimonopoli oleh perusahaan yang mengoperasikan Busway dengan komersial," ungkap Wakil Ketua Baleg DPR RI Itu.

Untuk itu kata Firman, warga patut mempertanyakan dan dapat melakukan gugatan class action atas kebijakan Pemprov DKI yang telah menyabotase hak-hak rakyat untuk kepentingan usaha yang bersifat komersial.

DKI harus belajar dari beberapa negara yang memfasilitasi transportasi umum kepada rakyatnya. Tetapi tidak memonopoli seperti di Jakarta.

"Kebijakan seperti ini juga bisa dikategorikan bagian dari korupsi," ungkapnya.