Ini alasan Ahok ngotot bangun Light Rail Transit
Pembangunan moda transportasi berbasis rel ini dinilai lebih mudah dibandingkan dengan monorail.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk membangun Light Rail Transit (LRT). Pembangunan moda transportasi berbasis rel ini dinilai lebih mudah dibandingkan dengan monorail.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pihaknya telah memutuskan untuk menghentikan pembangunan monorail. Kini, pemerintah daerah akan berusaha untuk membangun LRT.
"Secara teknis dan pengembangannya lebih mudah dibandingkan monorail," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/1).
Dia menambahkan, walaupun tidak mendapatkan dukungan dari DPRD DKI Jakarta, pihaknya tetap akan membangun LRT. Sebab dia meyakini, pembangunan LRT dapat dilakukan tanpa harus menggunakan APBD DKI Jakarta.
"Pembatalan LRT itu memang benar. Karena konsepnya LRT itu betul-betul harus dikelola pihak swasta. Nanti pengoperasiannya kami libatkan BUMD," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/1).
Dia menambahkan, walaupun pembangunan LRT akan melibatkan pihak swasta, Pemprov DKI Jakarta tetap akan mendapatkan keuntungan. Dari keuntungan tersebut, maka akan ada alokasi silang untuk transportasi publik.
"Karena setelah saya hitung. Kalau swasta mau (kelola) kami masih untung. Kalau untung kami punya duit ngapain kami kasih swasta. Ini kan transportasi umum. Kenapa nggak kami ambil untungnya lalu subsidi untuk beli bus atau kereta yang lebih murah," jelasnya.
Untuk diketahui, pembatalan yang dilakukan Banggar DPRD DKI Jakarta karena belum memiliki detail enginering design (DED). Sehingga pembangunan LRT belum matang secara rencana dan kajian belum siap.
Pemprov DKI Jakarta sempat menganggarkan Rp 7,5 triliun untuk pembangunan ini. Padahal dana yang dibutuhkan untuk membangun LRT koridor 1, Kebayoran Lama-Kelapa Gading diperkirakan membutuhkan anggaran senilai Rp 9,2 triliun. Sisanya akan menggunakan dana dari pihak swasta.
Ahok menilai, alasan yang disampaikan Banggar DPRD DKI Jakarta terlalu berlebihan. Sebab mereka meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan kajian awal terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan LRT.
"Logikanya sederhana. Kan sudah saya katakan sejak awal, nggak perlu bikin studi kajian macam-macam. Gak usah abisin waktu. Kalau kajian lagi, dua tahun saya baru mulai. Terlalu lambat, jadi lebih baik sekarang. Kalau swasta mau kerjain, pasti untung," tegasnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini tidak akan menyerahkan sepenuhnya pembangunan proyek LRT kepada pihak swasta. Untuk tahap awal, Ahok akan mempercayakan pihak swasta untuk mengelola dua koridor. Setelah itu akan melanjutkan pembangunan koridor berikutnya dari hasil keuntungan dua koridor awal.
"Makanya langsung kita ubah (konsep pengerjaannya). Kalau begitu kita bangun sendiri deh, kasih ke swasta. Itu pun swsata saya ijinkan dua koridor. Ketika koridor jadi, dan menghasilkan untung, DPRD bisa saksikan. Kalau untung, nanti lima koridor akan kita biayain sendiri," tutupnya.