Ini komentar Ahok soal DPRD DKI akan sahkan alat kelengkapan

Ahok pun mengucapkan terima kasih kepada DPRD DKI Jakarta yang akan mengesahkan alat kelengkapan dewan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengapresiasi DPRD DKI Jakarta yang akan mengesahkan alat kelengkapan dewan dalam paripurna pada Senin (8/12) besok. Sejak dilantik 26 September lalu, DPRD DKI belum memiliki alat kelengkapan dewan.

"Saya kira ini kemajuan yang baik ya. Akhirnya DPRD bisa mengerti, bahwa tanggung jawab kepada rakyat harus diwujudkan dengan bekerja," kata Ahok di Monas, Jakarta, Minggu (7/12).

Ahok pun mengucapkan terima kasih kepada DPRD DKI Jakarta yang akan mengesahkan alat kelengkapan dewan yang selama 6 bulan belum dibentuk. "Saya kira ya, kita berterima kasih untuk DPRD," ujarnya.

Seperti diketahui, setelah dilantik sejak 26 September lalu, DPRD DKI Jakarta baru akan mengesahkan alat kelengkapan dewan (AKD) melalui rapat paripurna, Senin (8/12) depan, pukul 14.00 WIB. Hal itu dikatakan, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. "Ya, Senin rapat paripurna," ujar Prasetyo.

Usai Rapim yang berjalan alot itu, Prasetyo Edi Marsudi menegaskan, pembagian kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPRD DKI Jakarta diselesaikan dengan musyawarah mufakat. "Tadi memang ada perdebatan, apakah ini pembagiannya sesuai dengan partai atau penggabungan fraksi. Tapi, akhirnya semua bisa selesai dengan musyawarah mufakat dengan memutuskan diambil sesuai perolehan partai," kata wakil ketua DPD PDIP Jakarta itu.

Prasetyo Edi Marsudi pun mengatakan, komposisi pembagian pimpinan komisi, yakni ketua Komisi A untuk Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Komisi B untuk Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Komisi C untuk Fraksi Demokrat-Partai Amanat Nasional (FD-PAN), Komisi D dari Gerindra, dan Ketua Komisi E untuk Fraksi PDIP (FPDIP). "Baleg (badan legislasi) ketuanya Gerindra, wakilnya PDIP. Untuk baleg, ada penambahan unsur pimpinan menjadi tujuh orang," papar Pras.

"Bamus (badan musyawarah) itu ketua dan wakil ketua (saja). Sedangkan BK (badan kehormatan) itu PKS dengan Hanura," paparnya.