Ini syarat dari Ahok untuk Uber, salah satunya ada stiker di mobil

Ahok minta Uber lengkapi syarat seperti Grabtaxi bila ingin diakui

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menegaskan ada beberapa syarat yang harus dilakukan agar operasional aplikasi Uber di Jakarta legal. Salah satunya, mobil ditempelin stiker Uber.

"Jadi kalau dia punya mobil, dia harus KIR mobil. Kir nya kami permudah," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/12).

Selain itu, si pemilik mobil harus membayar pajak penghasilan. Hal itu, kata dia, sudah dilakukan angkutan aplikasi Grabtaxi.

"Kalau penghasilan di bawah Rp 4,8 miliar setahun, dia cukup bayar satu persen final. Itu saja," tegasnya.

"Jadi belum diizinkan. cuma kita akan panggil, kita sampaikan, Uber boleh beroperasi dengan catatan syarat mirip Grabtaxi. Anda harus punya perusahaan, dia sudah bangun BKPM. Grabtaxi saja belum, cuma Grabtaxi lebih mendekati daripada Uber," sambungnya.

Bila aturan yang ditetapkan tak dilakukan, dipastikan akan ditindak. Apalagi bila pelanggaran yang dilakukan penunggakan pajak.

"Dia mesti tempelin. Kalau pelanggaran, kita akan kejar di pajak," pungkasnya.

Sebelumnya, pihak Uber mengklaim legalitas mereka sudah diakui Ahok. Mike Brown, Regional Manager, Asia Pacific, Uber, sangat berterima kasih operasional mereka telah diakui.

"Kami berterima kasih pada Bapak Gubernur Ahok atas kesediaannya menyambut inovasi, menjunjung tinggi pertumbuhan ekonomi dan mempromosikan pilihan konsumen. Dengan demikian beliau telah memberikan contoh luar biasa pada negara-negara lain di kawasan ini bahwa berpikir ke depan dan pendekatan kolaborasi adalah penting dan akan menggerakkan kota-kota ke masa depan yang lebih cerdas," ungkap Mike

"Kami menyambut baik bahwa industri teknologi ride sharing di Jakarta telah mendapatkan sinyal positif dari Bapak Gubernur Ahok untuk beroperasi dalam sebuah iklim dengan kepastian hukum dan kondusif dalam meraih kesuksesan," tambahnya.

Dia meminta dukungan semua pihak untuk operasional Uber ke depan yang lebih baik. Mewakili Uber, dirinya mohon maaf bila dalam perjalanan yang berjalan dilakukan kesalahan.

"Sebagai sebuah perusahaan, kami telah membuat beberapa kekeliruan di masa lalu dan kami mohon maaf. Tapi kami juga sigap dalam belajar dan memahami sepenuhnya persyaratan yang diberikan oleh Pak Gubernur dan kami akan bekerja sama dengan instansi beliau, BKPM dan Dishub, demi memastikan bahwa Uber akan mematuhi semua persyaratan," jelasnya.

"Kami memiliki satu tujuan saja – untuk menyediakan transportasi yang dapat diandalkan hanya melalui sentuhan tombol bagi semua orang, dan menciptakan lebih banyak peluang ekonomi untuk warga Indonesia yang menggunakan platform teknologi kami yang inovatif," sambung dia.

Baca juga:
Uber perluas layanan pembayaran cash di Bali
Kisah pendiri perusahaan Rp 29 triliun kini jadi supir taksi Uber
Antar pulang para korban, taksi di Paris sukarela matikan argo
AP II larang taksi uber beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta
Uber sedang uji coba layanan pembayaran tunai di Bandung
Ridwan Kamil gandeng polisi tindak Uber yang berkeliaran di Bandung
Ingin lebih kontribusi, Uber fasilitasi pendanaan VC ke start up