Lawan Jokowi, Ahok ngotot ngantor naik mobil pribadi

Sebagai atasan, Jokowi menganggap berbagai reaksi termasuk penolakan dari Ahok hal yang biasa.

Sebuah tim kerja pastinya terdiri dari beberapa kepala. Dengan kondisi ini, sudah pasti tak mungkin hanya ada satu ide atau gagasan.

Begitu pula dengan Gubernur Joko Widodo ( Jokowi ) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama. Meski sama-sama bekerja untuk membangun Jakarta, tak selamanya mereka satu misi dan visi.

Seperti yang tengah hangat saat ini. Ahok , sapaan Basuki, menolak mentah-mentah kebijakan Jokowi yang melarang seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) membawa kendaraan pribadi ke kantor. Meskipun aturan jelas termuat dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 150 Tahun 2013 tentang penggunaan kendaraan umum bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Mulai 3 Januari, mewajibkan kepada seluruh pejabat dan pegawai, agar dalam melaksanakan tugas ke tempat kerja menggunakan kendaraan umum dan dilarang menggunakan kendaraan bermotor pribadi baik beroda empat maupun dua. Juga kendaraan dinas operasional," demikian bunyi Ingub yang ditandatangani Jokowi pada 30 Desember 2013.

Ahok yang tinggal di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) jelas merasa rugi waktu dan tak efisien bila harus mengikuti aturan itu.

"Saya naik mobil lebih cepat. Karena kalau naik bus harus pindah tiga kali. Lebih cepat naik mobil sendiri 20 menit sampai, naik Transjakarta pindah-pindah, sampai 45 menit," protes Ahok .

Dalam Ingub tersebut jelas disebutkan aturan ini berlaku untuk semua jajaran mulai dari sekretaris daerah, sampai camat. Merasa jabatannya politis dan bukan dari kalangan karier, Ahok semakin ngotot menolak aturan itu.

"Kan kita juga enggak ada kewajiban. Kita bukan PNS kok. Cuma kan kita kasih contoh kan kalau memang lebih merepotkan (naik angkutan),ya enggak bisa. Itu yang mau kita tunjukkan ke warga DKI. Kita enggak paksa orang naik Transjakarta, tapi akan terpaksa pindah," tegas mantan bupati Belitung Timur itu.

Sebagai atasan, Jokowi menganggap berbagai reaksi termasuk penolakan dari Ahok hal yang biasa. Tapi dia menegaskan, Ingub itu harus tetap berjalan.

"Ya instruksinya seperti itu," tegas Jokowi kembali.

Pada Rabu kemarin, Jokowi juga telah memutuskan Ingub itu final diberlakukan. Agar tak kaget, tahap awal Ingub ini hanya berlaku di hari Jumat pekan pertama di setiap awal bulan.

"Itu tetap jalan. Mungkin nanti sebulan, sekali, sebulan dua kali, sebulan empat kali mungkin nanti setiap hari," kata Jokowi .

Dengan berlakunya Ingub ini, setiap Jumat, PNS DKI diharapkan menggunakan sepeda ke kantor. Cara ini diharapkan mampu mengurangi polusi dan kepadatan kendaraan dimulai dari PNS di lingkungan pemprov.

Lantas bagaimana langkah Jokowi agar Ahok ikut mematuhi aturan itu?

Baca juga:
5 Aturan yang wajib dijalankan PNS Pemprov DKI era Jokowi
Jokowi mendadak bimbang soal aturan PNS dilarang bawa kendaraan
Jokowi larang PNS Pemprov DKI pakai mobil dan motor ke kantor
Ini kata para PNS soal kewajiban pakai email domain.id
Ini cara membuat email domain .id untuk PNS