Menunggu kerja nyata TGUPP bantu kerja Anies-Sandi di DKI

Konsep TGUPP ala Anies-Sandi agak berbeda dengan yang pernah ada zaman gubernur Jokowi dan Ahok. Zaman Jokowi dan Ahok, TGUPP hanya wadah untuk sejumlah pejabat yang dianggap tak produktif. Namun di zaman Anies-Sandi, TGUPP justru dibuat untuk membantu kerja gubernur dan wakil gubernur.

2018-01-04 06:37:00

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno, menepati janjinya soal kelanjutan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Setelah sempat menuai polemik, akhirnya komposisi TGUPP ala Anie-Sandi diumumkan ke publik.

Konsep TGUPP ala Anies-Sandi agak berbeda dengan yang pernah ada zaman gubernur Jokowi dan Ahok. Zaman Jokowi dan Ahok, TGUPP hanya wadah untuk sejumlah pejabat yang dianggap tak produktif. Namun di zaman Anies-Sandi, TGUPP justru dibuat untuk membantu kerja gubernur dan wakil gubernur terkait pembangunan Jakarta lima tahun ke depan.

Tim ini akan dibagi ke dalam lima bidang. Yakni bidang pencegahan korupsi, ada bidang pengelolaan pesisir, bidang ekonomi dan lapangan kerja, bidang harmonisasi regulasi, serta bidang percepatan pembangunan.

Saat ini, baru bidang Komite Pencegahan Korupsi yang resmi diumumkan. Komite Pencegahan Korupsi diketuai oleh mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011 - 2015, Bambang Widjojanto. Adapun anggotanya seperti aktivis LSM Hak Asasi Manusia Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Pol (purn) Oegroseno, dan ahli tata pemerintahan yang baik (good governance) Tatak Ujiyati, serta mantan ketua TGUPP periode sebelumnya, Muhammad Yusuf.

Anies memastikan nama-nama dalam TGUPP tak ada kaitannya dengan tim pemenangannya semasa Pilgub DKI lalu.

"BW ini hanya ketua dewan pakar bukan tim kampanye tapi ketua dewan pakar," tegas Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/1).

Belum jelas sejak kapan tim ini mulai bertugas. Namun Anies mengatakan, Komite Pencegahan Korupsi ini dibentuk dengan tujuan mencegah terjadinya korupsi dengan cara membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip tata pemerintahan yang baik ini adalah pemerintahan bersih, akuntabel, sesuai aturan hukum, efektif, efisien dan partisipatif.

Komite PK ini mempunyai dua agenda utama yaitu mencegah di bidang tata kelola pemerintahan dan penyelamatan pendapatan asli daerah (PAD).

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso, menyoroti keberadaan TGUPP ini. Selain soal anggarannya yang cukup fantastis, dia menyayangkan orang-orang yang masuk dalam TGUPP ternyata tidak semuanya dari kalangan profesional.

"Harusnya yang namanya tim gubernur orang profesional semua, sementara bagian administrasi bagian supporting unit yang bukan bagian dari tim itu. Jadi ini yang kita evaluasi semoga bisa diterima gubernur. Ke depan jika ada tim seperti ini harus diisi oleh orang profesional, misalnya empat bidang, sekarang ada satu bidang menjadi lima bidang," beber dia.

"Sisanya tukang ketik, tukang survei, itu bukan tim namanya, bagian administrasi gitu," sambung Santoso.

Dihubungi terpisah, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, juga menilai keberadaan tim tersebut tak efektif. Justru sebaliknya hanya membuang anggaran.

"Tim ini sepertinya enggak akan efektif, mereka tidak punya kewenangan. Justru orang-orang ini hanya akan mengacaukan birokrasi pemprov yang sudah ada," kata Uchok saat dihubungi merdeka.com, Rabu (3/1).

Dia menambahkan, jika keberadaan orang-orang di TGUPP hanya untuk mengawasi internal, justru akan tumpang tindih dengan keberadaan inspektorat. Sebaliknya jika untuk mengawasi sejumlah kebijakan dan program Pemprov DKI yang menjadi sorotan seperti kasus Sumber Waras atau pembelian lahan Cengkareng, harusnya bukan dibentuk atas keinginan Anies-Sandi.

"Ini menunjukkan beliau tidak percaya dengan birokrasi. Dia seolah membentuk birokrat bayangan tapi tak bergigi dan gajinya selangit," kritik Uchok.

Sebenarnya, kata Uchok, alangkah baiknya jika para profesional ini hanya diundang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tanpa harus membentuk tim yang dinilai hanya buang-buang anggaran.

"Karena urusan ada program ada SKPD, urusan pengawasan ada inspektorat. Lagi pula mereka kalangan profesional ini bisa diajak memberikan masukan saat merancang program dalam Musrenbang untuk kemudian dieksekusi SKPD," jelas Uchok.

Baca juga:
Dana TGUPP turun jadi Rp 19 M, Anies-Sandi dikritik tak cermat rancang anggaran
Selain gaji besar, Ketua TGUPP Anies-Sandiaga juga dapat mobil dinas
TGUPP mulai bekerja, ini gaji yang diterima tiap anggota setiap bulannya
Rekam jejak lima tokoh pilihan Anies-Sandi untuk TGUPP bidang korupsi
Akan robohkan Blok G, Sandi sebut DKI butuh lahan 3.000 m2 tampung pedagang
Tepis anggapan TGUPP diisi tim kampanye, Anies sebut BW dewan pakar
Memantau penataan PKL Tanah Abang yang tuai pro dan kontra

(mdk/lia)